Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Komunitas Menulis dan Meneliti (Kolibi). Kultura memuat hasil-hasil penelitian di bidang Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora. Jurnal ini bertujuan untuk menerbitkan dan menyebarluaskan tulisan-tulisan dalam bidang Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora yang dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Kultura menerima tulisan dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif dari akademisi, praktisi, peneliti, dan mahasiswa yang relevan dengan topik Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora.
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN INFORMASI ELEKTRONIK TERKAIT PENAGIHAN UTANG MELALUI MEDIA SOCIAL MENURUT UU NO 19 TAHUN 2016
Penelitian ini membahas tindak pidana penyalahgunaan informasi elektronik dalam konteks penagihan utang melalui media sosial, sesuai dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Penelitian ini menyelidiki kerangka hukum dan implikasi penggunaan platform media sosial untuk penagihan utang, menganalisis ketentuan dan penegakan hukum. Studi ini menyoroti tantangan dan konsekuensi hukum dari penyalahgunaan informasi elektronik, termasuk pencemaran nama baik dan perundungan, serta mengevaluasi efektivitas upaya hukum yang disediakan oleh UU ITE. Melalui tinjauan kasus dan teks hukum, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang dampak penyalahgunaan informasi elektronik terhadap individu dan lanskap hukum secara luas, serta menawarkan rekomendasi untuk meningkatkan praktik regulasi dan perlindungan hukum.
Copyright (c) 2025 Ekanto Adi Wicaksono, Tuti Herningtyas https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Analisis Hukum terhadap Keterlibatan Prajurit TNI dalam Kegiatan Politik Selama Masih Aktif Berdinas Berdasarkan UU TNI dan KUHPM
Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai komponen utama dalam sistem pertahanan negara memiliki kewajiban untuk menjaga sikap netral, khususnya dalam konteks politik praktis, selama masih menjalankan tugas kedinasan secara aktif. Keterlibatan prajurit aktif dalam aktivitas politik dapat menimbulkan gangguan terhadap integritas, profesionalisme, serta kestabilan kelembagaan militer. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara hukum ketentuan pelarangan prajurit TNI mengikuti kegiatan politik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Menggunakan pendekatan yuridis normatif, studi ini menemukan bahwa partisipasi politik oleh anggota militer aktif termasuk dalam pelanggaran disiplin militer dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan dan penerapan hukum yang tegas untuk memastikan netralitas TNI tetap terjaga dalam menghadapi dinamika politik nasional.
Copyright (c) 2025 Ronaldindo Rifky Trihandoko, Irwan Triadi https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Konsep Al-Naskh dalam al-Qur’an mengacu pada sesuatu yang membatalkan, menghapus, memindahkan atau mengangkatkan hukum syara' dengan perintah atau khiṭāb Allah yang datang kemudian dari padanya. Dengan mengetahui adanya naskh dan al-mansukh dalam al-Qur’an maka akan mengasah keimanan akan kemukjizatan al-Qur’an bahwa dibalik pertentangan (meskipun tidak ada pertentangan) itu Allah Maha Mengetahui apa yang terbaik bagi hamba-Nya. Pada tulisan ini penulis membahas tentang ragam pengertian al-Naskh dan pendapat ulama tentang al-Naskh dalam al-Qur’an. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan terhadap sumber-sumber primer dan sekunder, tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai makna naskh, al-mansukh, dan dampaknya dalam memahami teks suci bagi umat Islam
Copyright (c) 2025 Kartini Ismail Landa, Izza Afkarina Choirunisa , M. Osama Fandi Alfarizi , Umar Al Faruq https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PERFORMING RIGHT KARYA CIPTA LAGU DALAM APLIKASI TikTok
Hak cipta pada dasarnya adalah hak untuk memperbanyak karya berhak cipta, mencegah pemegang hak cipta menyalin karyanya tanpa ijin. Penelitian. ini. bertujuan untuk. mengetahui. karya yang dikomersilkan dan menganalisa bentuk. perlindungan. hukum. untuk creator dalam aplikasi TikTok serta sebagai perlindungan di bidang HKI terkait karya cipta musik atau lagu. .Penelitian ini .menggunakan .metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan Undang- Undang. Sumber data penelitian ini adalah: (1) badan hukum primer yakni Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta peraturan lain yang terkait; (2) badan hukum sekunder berupa buku-buku, kamus hukum, dan jurnal hukum; dan (3) badan hukum tersier seperti ensiklopedia, glosarium, internet, berita, dan sebagainya. Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan secara studi kepustakaan dengan mengkaji dan menelusuri sumber kepustakaan terkait. Metode analisis bahan hukum. dilakukan dengan. memadukan. bahan hasil penelitian berdasarkan konsep hukum, norma hukum, serta doktrin-doktrin yang berkaitan dengan. pokok. permasalahan. .Banyaknya pelanggaran hak cipta lagu/ musik pada bidang mechanical right selama ini paling banyak mendapat perhatian karena banyaknya kasus pembajakan. Hingga muncul banyak sekali statement mengenai pembajakan kaset, DVD, dan lain sebagainya. Pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tidak mengenal istilah perbanyakan namun proses dan perbuatan menggandakan suatu salinan/ ciptaan/ fonogram dengan cara apapun baik sementara atau selamanya. Simpulan penelitian yakni agar generasi yang apatis bisa mengetahui jika setiap karya tidak bisa sembarangan digunakan. Kemudian, melalui perundang-undangan yang sudah ada dapat dianalisa mengenai tindakan komersialisasi karya cipta musik/ lagu.
Copyright (c) 2025 Ilyas Nursyaifudin, H. Sudja’I , Budi Handayani https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Artikel ini membahas dinamika sejarah peradaban Islam periode kodifikasi, menyoroti interaksi antara kondisi politik-sosial, perkembangan hukum Islam, dan kemajuan ilmu pengetahuan. Perselisihan awal tentang penulisan hadis dan konflik internal pada masa sahabat memengaruhi fokus pada pembukuan hadis. Reformasi ekonomi pada masa Khalifah Abdul Malik dan pembangunan infrastruktur di era Al-Walid I berkontribusi pada stabilitas dan kesejahteraan masyarakat. Faktor-faktor seperti sistematisasi penulisan hadis, perhatian khalifah terhadap ulama, kebebasan berpikir, keberagaman budaya, dan munculnya aliran pemikiran fiqih memengaruhi perkembangan hukum Islam. Periode Tadwin di bawah Dinasti Umayyah II di Andalusia dan Dinasti Abbasiyah di Baghdad menjadi puncak kemajuan ilmu pengetahuan, mencakup filsafat, sains, fiqh, musik, seni, bahasa, dan sastra. Kodifikasi hadis, yang dimulai dengan perintah Umar bin Abdul Aziz, merupakan upaya penting untuk melestarikan ajaran Nabi Muhammad SAW. Proses ini melibatkan pengumpulan, penulisan, dan penyusunan hadis secara sistematis, yang mencapai puncaknya dengan penyusunan Kutubus Sittah. Artikel ini menyoroti kontribusi berbagai dinasti dan ulama dalam membentuk peradaban Islam serta warisan intelektualnya yang berkelanjutan.
Copyright (c) 2025 Muhammad Naqib, Ahmad Agus Luqmanul Hakim Ismail , Fara Nur Laily Rahma , Abha Minha Maulidiyah , Umar Al Faruq https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
KONDISI HUKUM DAN SOSIAL MASYARAKAT ARAB PRA ISLAM
Penelitian ini untuk mengkaji kondisi sosial agama masyarakat Arab sebelum disentuh oleh agama Islam. Hal ini dikarenakan adat istiadat, norma atau nilai yang dianut masyarakat dapat berubah dari waktu kewaktu. Tulisan ini mengunakan metode library research dimana peneliti akan mengkaji dan menganalisa berbagai literatur yang berkaitan dengan kondisi budaya dan hukum masyarakat Arab dan kedudukan atau status sosial wanita pada zaman sebelum kedatangan agama Islam dengan tujuan untuk mengembangkan aspek teoritis maupun aspek manfaat praktis. Hasil yang ditemukan ternyata masyarakat Arab pada masa tersebut yakni belum disentuh oleh agama Islam.Budaya masyarakat Arab pra-Islam sangat dipengaruhi oleh tradisi lisan.Sistem hukum dan peradilan di masyarakat Arab pra-Islam sangat dipengaruhi oleh tradisi, adat istiadat, dan sistem sosial yang tidak mengutamakan prinsip keadilan yang universal. Hukum lebih sering diterapkan berdasarkan kedudukan sosial, hubungan kekerabatan, atau kedudukan dalam suku, dengan sedikit sekali dasar hukum tertulis yang mengikat semua orang secara merata. Dan penindasan kepada kaum wanita yang sangat marak sekali, tak lebih dari barang yang hanya digunakan untuk memuaskan kaum arab pada masa saat itu, dan tragedi penguburan bayi Perempuan hidup-hidup, memiliki suami lebih dari satu dan di perjual belikan dengan harga yang tidak sepantasnya. Kondisi sosial dan agama masyarakat Arab sangat tidak kondusif jika dibandingkan dengan kondisi setelah dimasuki agama Islam. Dengan demikian agama Islam menjadi sangat berpengaruh dalam merubah tatanan kehidupan masyarakat dimana saja di dunia ini.
Copyright (c) 2025 Milda Alminasa, Ali Baihaqi , Mar’i Muhammad , Umar Al Faruq https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KETENTUAN ME-REVIEW PRODUK DIMEDIA SOSIAL
Perkembangan ekonomi digital di Indonesia telah mendorong kemudahan dan kecepatan dalam melakukan transaksi jual beli. Melalui platform media sosial, konsumen kini dapat dengan leluasa menyampaikan opini, kritik, maupun saran terhadap produk barang atau jasa yang mereka gunakan, salah satunya melalui ulasan dalam bentuk foto atau video. Namun, aktivitas ini menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat, karena dianggap dapat merugikan reputasi suatu pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap aktivitas me-review produk di media sosial. Sumber hukum yang digunakan meliputi: pertama, bahan hukum primer yang memiliki kekuatan mengikat; dan kedua, bahan hukum sekunder yang diperoleh dari studi pustaka seperti buku, jurnal hukum, dan artikel terkait isu yang diangkat. Analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan jenis penelitian normatif yang menggunakan pendekatan berpikir deduktif. Hasil analisis menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap aktivitas review produk di media sosial diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Pasal 23 ayat (2) tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), serta ketentuan sanksi pidana dalam UUPK yang mencakup hukuman penjara dan denda bagi pelanggarnya.
Copyright (c) 2025 Bagas Prasetya Saputra https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
MAKNA KEPENTINGAN UMUM DALAM PENGATURAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA
Penelitian ini berfokus pada konsep kepentingan umum menjadi faktor yang sangat penting dalam kegiatan pengadaan tanah baik bagi pelaksanaan pembangunan maupun untuk kepentingan pangan di Indonesia, sehingga makna kepentingan umum bahkan berkembang melalui peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh pemerintah. Pengaruh perkembangan makna kepentingan umum ini mempengaruhi implementasi dalam kegiatan kepentingan umum, khususnya pada para pihak yang terkena dampak dari kegiatan untuk kepentingan umum tersebut. Negara berkepentingan untuk memastikan hak-hak rakyat atas tanah terlindungi. Negara juga berkepentingan untuk menciptakan proses pengadaan tanah yang dirasakan adil, untuk ini diperlukan mekanisme yang menyeimbangkan antara kepentingan publik dan kepentingan rakyat orang seorang atau kelompok.
Copyright (c) 2025 Jeheskiel Abraham Tudus, Stince Sidayang https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
KAJIAN HUKUM PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2018 STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAERAH TERPENCIL
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pengaturan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah terpencil menurut PP No. 2 Tahun 2018 dan bagaimana perlindungan hukum terhadap masyarakat di wilayah tersebut. Permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah keterbatasan akses terhadap pelayanan dasar yang seharusnya dijamin oleh pemerintah. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris dengan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama dalam pelaksanaan SPM adalah keterbatasan infrastruktur, sumber daya manusia, dan dana daerah. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif pemerintah pusat dalam bentuk dukungan kebijakan afirmatif dan pengawasan terhadap pelaksanaan SPM di daerah terpencil.
Copyright (c) 2025 Trivena Togas, Reynold Simandjuntak, Marven A. Kasenda https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
KAJIAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
Tujuan penelitian dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui perlindungan anak dari kejahatan kekerasan seksual sudah efektif dalam perundangan Indonesia, dan untuk mengetahui dasar kebijakan hukum terhadap anak yang mengalami kekerasan seksual dalam perundang-undangan Indonesia serta untuk mengetahui efektifitasnya Undang-Undang N0. 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana pidana kekerasan seksual. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normative. Hasil dari penelitian ini yaitu Karena Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak belum sepenuhnya mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual hingga ke bawah, maka Undang-Undang tentang Kekerasan Seksual (UU TPKS) diciptakan untuk melengkapi peraturan perundang-undangan yang telah ada dan berlaku sebelumnya mengenai tindak pidana kekerasan seksual. UU TPKS merupakan perubahan yang tidak lazim dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga karena UU ini lebih menitikberatkan pada pembelaan terhadap korban dan memberikan perlindungan yang lebih menyeluruh. Menariknya, UU TPKS tidak ditegakkan secara adil dan memadai oleh aparat kepolisian (APH) meskipun telah berlaku selama beberapa abad. Minimnya pengalaman dalam pelaksanaan undang-undang dan minimnya sosialisasi yang menyebabkan APH kurang memiliki pengetahuan tentang UU TPKS merupakan dua tantangan utama dalam pelaksanaannya. Penegakan UU TPKS dapat dilaksanakan dengan lebih efektif apabila hambatan-hambatan tersebut dihilangkan. Kekerasan seksual yang makin marak terjadi dalam masyarakat diharapkan dapat dihilangkan dengan keberhasilan pengendalian kegiatan-kegiatan ilegal, baik yang bersifat nonpenal (kebijakan preventif) maupun yang bersifat penal (kebijakan represif).
Copyright (c) 2025 Magvira Mokoagow, Yoan B. Runtunuwu , Delbert Ch. Mongan https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024
Judi online merupakan regenerasi perpindahan metode perjudian ke media online yang dapat diakses dimanapun, kapanpun, oleh siapapun hanya melalui ponsel pintar. Pada hakikatnya judi online di Indonesia merupakan tindakan yang dilarang sebab memiliki dampak yang mempengaruhi struktur sosial dan psikologis pelaku, seperti menimbulkan kecanduan judi online yang berakibat penghalalan segala cara dalam memperoleh uang untuk mengikuti perjudian, sehingga dapat menimbulkan kejahatan lainnya dan mengganggu tatanan sistem demokrasi rakyat Indonesia. Permasalahan yang di angkat adalah bagaimana penegakan dan pertanggung jawaban dari tindak pidana judi online di Indonesia, sesuai dengan regulasi yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif, menggunakan bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkorelasi dengan topik penelitian dan bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer serta bahan hukum tersier.
Copyright (c) 2025 Yantotty Adisulung, Yoan B. Runtunuwu , Merry Lenda Kumajas https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP ORANG TUA-YANG-MEMAKSA-ANAK DIBAWAH UMUR-MELAKUKAN HUBUNGAN SEKSUAL
Evolusi teknologi yakni salah satu faktor yang mampu memicu permasalahan kesehatan. Pertanyaan pertama yang terlintas dibenak kita adalah apakah orang tua yang melihat anaknya dalam bayang-bayang melakukan aktivitas seksual, termasuk sentuhan atau tidak, dan apa akibat yang mungkin timbul bagi orang tua yang melihat anaknya dalam bayang-bayang (didalam rumah tangga). “Pasal 23 UU No.23 Tahun 2004 tentang pencegahan penganiayaan anak dirumah tangga”. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan memanfaatkan teknik penalaran deduktif, khususnya penalaran deduktif perseptual dan peraturan-undangan. Setelah dilakukan kajian dan analisis terhadap kerangka hukum pelarangan pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur d tempat umum (termasuk lingkup rumah tangga), maka kerangka hukum ini diciptakan agar hukum perundangan yang di Indonesia yaitu “Pasal 8 UU No.23 Tahun 2004 tentang Pencegahan Pelecehan Seksual di Rumah Tangga” bisa diterapkan.
Copyright (c) 2025 Mat Afandi, Sudja'i, Pratolo Saktiawan https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PENGARUH MUNCULNYA AHL-HADITS DAN AHL RA’Y TERHADAP HUKUM ISLAM
Penelitian ini menggunakan metode analisis sejarah dan pemikiran Islam untuk menyelidiki pengaruh munculnya ahli hadits dan ahli ra'y terhadap perkembangan hukum Islam pada abad kedua dan ketiga Hijriyah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa munculnya ahli hadits dan ahli ra'y memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan hukum Islam, terutama dalam hal penafsiran hadits dan penggunaan ra'y dalam pengambilan keputusan hukum. Penelitian ini juga menemukan bahwa perdebatan antara ahli hadits dan ahli ra'y memiliki dampak pada pembentukan madzhab hukum Islam.
Copyright (c) 2025 Mawa Noviana Nadiyatus Sholichah, Shofy Alma Ardiana , Azzahro Roudhotul Jannah, Umar Al- Faruq https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PENGERTIAN TARIKH TASYRI’ DAN URGENSINYA
Tarikh Tasyri' adalah kajian yang mempelajari perkembangan hukum Islam sejak masa Nabi Muhammad SAW hingga terbentuknya mazhab-mazhab fikih. Proses ini meliputi pewahyuan Al-Quran, praktik Sunnah Nabi, ijtihad para sahabat dan ulama, serta kodifikasi hukum Islam. Kajian ini mencakup berbagai periode sejarah, mulai dari masa Mekkah dan Madinah, era Khulafaur Rasyidin, dinasti Umayyah dan Abbasiyah, hingga perkembangan hukum Islam di masa modern. Tarikh Tasyri' Tekanan bagaimana hukum Islam beradaptasi terhadap perubahan sosial, politik, dan budaya, serta penerapan prinsip-prinsip hukum tersebut dalam konteks sejarah yang berbeda. Pemahaman terhadap Tarikh Tasyri' sangat penting untuk mengetahui landasan dan evolusi hukum Islam serta relevansinya dalam menghadapi tantangan zaman sekarang.
Copyright (c) 2025 Wanda Desi Prasetyawati, Muhammad Faiz , Muhammad Haikal , Umar Al Faruq https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
ANALISIS HUKUM TERHADAP KEBIJAKAN PENGHAPUSAN DENDA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI INDONESIA
Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor menjadi tantangan yang terus dihadapi pemerintah daerah di Indonesia. Akumulasi denda keterlambatan seringkali memberatkan wajib pajak dan menghambat pelunasan tunggakan pajak kendaraan bermotor, sehingga mendorong pemerintah untuk menerapkan kebijakan penghapusan denda sebagai salah satu langkah meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan tersebut dari perspektif hukum, khususnya terkait kesesuaian dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan efektivitasnya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, memanfaatkan data primer berupa peraturan perundang-undangan dan dokumen kebijakan daerah, serta data sekunder dari literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghapusan denda dapat meningkatkan penerimaan pajak secara signifikan dalam jangka pendek, namun juga berpotensi menurunkan tingkat kepatuhan jangka panjang jika tidak diimbangi dengan edukasi dan mekanisme kebijakan yang tepat.
Copyright (c) 2025 Rima Melati, Muhammad Aini https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PERKEMBANGAN PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA
Seiring dengan berkembangnya zaman perubahan hukum juga harus di perbaharui dikarenakan terdapat berbagai faktor baik masalah internal maupun eksternal. Pembaruan hukum Islam di Indonesia telah berkembang dari zaman ke zaman yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, politik, budaya, serta upaya menyesuaikan prinsip hukum Islam dengan kebutuhan masyarakat Indonesia tanpa menghilangkan inti Syariah. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan historis konseptual untuk menganalisis perjalanan hukum Islam di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam telah mengalami perkembangan yang panjang dari era pra-kemerdekaan sampai dengan era saat ini. Selain itu, artikel ini juga menyoroti peran ulama dalam mempertahankan posisi hukum Islam di tengah berbagai tantangan, dengan berbagai metode istidlal baik dari sumber hukum utama maupun yang tidak ada dalam sumber utama tersebut, yang kemudian diterapkan oleh ulama untuk menanggapi perubahan zaman. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman perkembangan pembaharuan hukum islam dari masa ke masa dan peran ulama di dalamnya.
Copyright (c) 2025 Cady Nisrina Sapphire, Najwa Wardatul Firdausiya Mahrus , Emilia Sevrina Rosyada, Umar Al- Faruq https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Kodifikasi dan Unifikasi hukum Islam merupakan proses penting dalam modernisasi sistem hukum Islam yang bertujuan untuk menyusun, merumuska, dan menyatukan norma-norma hukum Islam yang berlaku di masyarakat. Kodifikasi hukum Islam dilakukan untuk menyederhanakan dan menyistematiskan hukum hukum yang ada, sehingga lebih mudah dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di sisi lain, unifikasi hukum islam berupaya untuk menciptakan keseragaman dalam penerapan hukum Islam di berbagai wilayah yang memiliki perbedaan dalam pemahaman dan praktik. Meskipun ada banyak tantangan dalam menyatukan berbagai madzhab dan aliran pemikiran Islam, baik kodifikasi ataupun unifikasi dapat berkontribusi dalam menciptakan sistem hukum yang lebih jelas. Artikel ini akan membahas tentang pentingnya kodifikasi dan unifikasi hukum islam.
Copyright (c) 2025 Umar Al- Faruq, Ricky Ardiansyah , Nadia Fadila Ramadhani , Ashila Najwa Nurisdah https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PELANGGARAN HAM DALAM KONFLIK BERSENJATA ANTARA PEMERINTAH INDONESIA DAN GAM: TINJAUAN HUKUM DAN HAM TERHADAP PERLAKUAN SEPARATIS GERAKAN ACEH MERDEKA
Penelitian ini mengkaji pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi dalam konflik bersenjata antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan tinjauan hukum dan HAM terhadap perlakuan separatis GAM. Metode penelitian menggunakan analisis kualitatif dengan pengumpulan data sekunder dari laporan lembaga HAM nasional dan internasional serta dokumen hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama konflik, aparat keamanan Indonesia melakukan pelanggaran HAM sistematis dan masif terhadap masyarakat sipil Aceh, termasuk pembunuhan di luar hukum, penyiksaan, penghilangan paksa, dan kekerasan seksual, yang memenuhi kriteria kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang. GAM juga melakukan pelanggaran HAM, meskipun dalam jumlah yang jauh lebih kecil, seperti pembunuhan terhadap informan dan pembakaran fasilitas umum. Penelitian ini menegaskan bahwa pelanggaran HAM tersebut merupakan bagian dari strategi militer dan separatisme yang berdampak serius terhadap masyarakat Aceh dan menuntut pertanggungjawaban hukum dari aparat keamanan dan pimpinan GAM. Kontribusi penelitian ini adalah memberikan pemahaman mendalam tentang dinamika pelanggaran HAM dalam konflik bersenjata di Aceh serta implikasinya terhadap penegakan hukum dan perlindungan HAM di Indonesia.
Copyright (c) 2025 Ananda Putri, I Made Cinta , Nadya Zaharani , Fara Tiara , Sultan Rafiqisiraj Sirait , Nawwar Antarun Asady , Farrel Try Winata , Haryo Luthfi , Mulyadi Mulyadi https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Penelitian ini membahas perkembangan hukum islam pada masa Imam Madzhab, dengan menyoroti factor-faktor yang mempengaruhi pembentukannya. Artikel ini membahas bagaimana hukum islam berkembang tidak hanya berdasarkan Al-Qur’an dan Hadis, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi politik, sosial, dan budaya. Pada masa Dinasti Abbasiyah, perkembangan fiqih mencapai puncaknya dengan dukungan penuh dari para khalifah, kebebasan berpikir, serta integrasi budaya dengan bangsa lain. Perbedaan metode ijtihad dan pandangan terhadap sumber hukum Islam melahirkan berbagai madzhab fiqih utama, seperti Hanafi, Maliki, Syafi’I, dan Hanbali. Selain itu, pengaruh politik dalam perkembangan madzhab juga menentukan keberlanjutan atau kemunduran suatu madzhab dalam Sejarah Islam. Artikel ini memberikan wawasan tentang dinamika hukum Islam dan peran ulama serta penguasa dalam membentuk sistem hukum yang beragam dan relevan hingga saat ini.
Copyright (c) 2025 Durrotunnafisah Durrotunnafisah, Aisyah Firjatut Thoyyibah , Khulud Khulud, Ziyadatul Khair , Umar Al Faruq https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
DAMPAK HUKUM PROGRESIF DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA
Korupsi sebagai kejahatan struktural berasal dari kebiasaan (banality) perbuatan para pelaku sosial dalam membentuk kembali dan mempertahankan struktur-struktur korupsi. Ia meliputi pengaruh dari sistem birokrasi, kebijakan, dan penyesuaian sosial yang mendukung perilaku korupsi, serta dapat menyebar hingga ke berbagai tingkat dalam masyarakat. Sehingga korupsi menyebabkan kemiskinan dan ketimpangan sosial. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dampak hukum progresif terhadap perkembangan kasus korupsi dan untuk mengetahui peran penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dari perspektif hukum progresif. Metode yang digunakan ialah penelitian hukum normatif (library research). Hasil penelitian ini menemukan bahwa perubahan sosial dapat dilakukan dengan derutinisasi melalui penegakan hukum secara progresif. Dampak yang dihasilkan melalui penegakan hukum progresif dalam penindakan tindak pidana korupsi, yakni penegakan hukum yang lebih adil, meningkatkan kepercayaan publik, pencegahan yang lebih efektif, penguatan perlindungan bagi pelapor, dan reformasi struktural. Dan mampu menciptakan suatu pembebasan atau merobohkan (rule breaking) apa yang selama ini menjadi penyebab kemandegan. Penegakan hukum secara progresif ialah nilai-nilai moralitas selalu mendahului hukum positif. Yang tujuannya ialah bertitik tolak pada keadilan substantif.
Copyright (c) 2025 Krisaldy Andi Lolo, Adensi Timomor, Joupy G.Z. Mambu https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGUASAAN HARTA BAWAAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan harta bawaan menurut Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan urgensi perjanjian pranikah dalam melindungi harta bawaan. Penelitian ini adalah jenis penelitian yudiris normatif, Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa harta bawaan setelah perkawinan akan menjadi harta bersama. Jika salah satu pihak ingin melakukan tindakan hukum terkait harta tersebut, maka harus mendapat persetujuan dari suami atau istri. Akan tetapi ada pengecualian jika pasangan suami istri membuat tersendiri dalam perjanjian kawin untuk memberikan kepastian hukum dan keamanan bagi suami atau istri untuk melindungi harta bawaan dengan membuat perjanjian kawin.
Copyright (c) 2025 Celine Sampe Allo, Merry Lenda Kumajas https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
ISLAM NUSANTARA; SEJARAH DAN AKAR KEMUNCULAN SERTA METODOLOGI KAJIAN
Islam Nusantara mengacu pada bentuk Islam yang berkembang secara khas di Asia Tenggara, khususnya di kepulauan Indonesia, Malaysia, Brunei, dan Filipina bagian selatan. Sejarah dan kemunculan Islam Nusantara sangat dipengaruhi oleh dinamika sosial-budaya yang unik di wilayah ini, yang telah berperan besar dalam penyesuaian ajaran Islam dengan adat dan tradisi lokal. Kedatangan Islam ke wilayah Nusantara dapat ditelusuri sejak abad ke-13 melalui jalur perdagangan dan pertukaran budaya dengan pedagang dan ulama dari Timur Tengah, India, dan Cina. Seiring berjalannya waktu, Islam beradaptasi dengan sistem kepercayaan yang sudah ada, menyerap unsur-unsur tradisi pra-Islam, adat istiadat lokal, dan bahasa daerah. Artikel ini membahas perjalanan sejarah Islam Nusantara, dengan penekanan pada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangannya serta cara-cara praktik Islam disesuaikan dengan norma-norma regional. Di samping itu, artikel ini juga mengulas metodologi penelitian Islam Nusantara, seperti analisis historis, kerja lapangan etnografis, dan pendekatan sosiokultural, yang secara keseluruhan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai keragaman Islam di kawasan ini. Dengan menelusuri akar sejarah dan bentuk-bentuk kontemporernya, artikel ini bertujuan memberikan gambaran menyeluruh mengenai peran Islam Nusantara dalam konteks peradaban Islam global, serta kontribusinya terhadap evolusi pemikiran dan praktik Islam.
Copyright (c) 2025 Muqri Syah Putra, Chamilatus Salsabila , Indi Karimatul Ulya , Umar Al Faruq https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PERAN BAWASLU PADA PENCEGAHAN MONEY POLITIC DALAM KONTEKS PEMILIHAN KEPALA DAERAH
Pelnellitian ini dilakukan delngan tujuan melngeltahui kelwelnangan dari Bawaslu dalam melncelgah praktik monely politic selsuai delngan pelraturan pelrundang-undangan selrta melkanismel apa yang ditelrapkan olelh Bawaslu dalam melncelgah praktik monely politic sellama tahapan pelmilihan. Meltodel pelnellitian yang digunakan dalam pelnulisan ini adalah meltodel yang selringa tau lazim digunakan dalam pelnellitian hukum. Meltodel pelnellitian yang digunakan dalam pelnellitian ini adalah Meltodel Pelnellitian Hukum Normatif. Hasil pelnellitian ini melnujukan bahwa dalam melncelgah politik uang selsuai delngan Pelraturan pelrundang-undangan pilkada dan pelraturan Bawaslu, Bawaslu melmpunyai kelwelnagan untuk melngawasi pellaksanaan kampanyel dan juga melngawasi dana kampanyel karelna politik uang kelrap telrjadi pada masa-masa telrselbut. Bawaslu juga melnelrapkan belbelrapa melkanismel untuk melncelgah telrjadinya monely politic, selpelrti mellakukan belrbagai kelgiatan untuk melmbangun kelsadaran masyarakat agar ikut belrpartisipasi dalam hal pelngawasan untuk melncelgah politik uang. Bawaslu juga melmeltakan daelrah potelnsi kelrawanan politk uang yang dianggap rawan selring telrjadi tindak pidana politik uang. Untuk pelnindakan pellanggaran monely politic belkelrja sama delngan Kelpolisisan dan Keljaksaan mellalui Selntra Gakkumdu yang diharapkan mampu melmbelrikan elfelk jelra kelpada pellaku monely politic.
Copyright (c) 2025 Eka Rika Tumading, Wenly R. J. Lolong, Agustien C. Wereh https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PASCA PERIODE JUMUD DAN TAKLID: GERAKAN KEBANGKITAN HUKUM ISLAM
Sejarah perkembangan hukum Islam merupakan esuatu yang angat erat kaitannya dengan perkembangan peradaban Islam. Kajian ini fokus pada sejarah perkembangan hukum Islam paca periode jumud dan taklid atau sejarah menyebutnya periode kbangkitan hukum Islam. Dimulai pada Abad ke-19, Periode jumud (stagnansi) hukum Islam perlahan diakhiri sebagai wujud keadaran akan adanya ifat dinamis dalam hukum Ilam serta upya penyetaraan dengan Barat. Artikel ini akan menguraikan gerakan erta tokoh-tokoh yang muncul ebagai wujud kebangkitan hukum Islam.
Copyright (c) 2025 Irva Auliya, Tirtania Rahmadhani , Nanda Maziyya Danannafsa , Umar Al- Faruq https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
KAJIAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI AKIBAT PINJAMAN ONLINE
Data pribadi merupakan elemen yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan hak dan kewajiban individu. Kemajuan teknologi telah membawa dampak signifikan, termasuk kemudahan penyebaran data pribadi yang meningkatkan risiko penyalahgunaan, terutama pada platform digital yang mewajibkan penggunaan data pribadi saat registrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji regulasi hukum yang mengatur perlindungan data pribadi berdasarkan ketentuan perundang-undangan, serta menganalisis mekanisme dan ketentuan dalam praktik pinjam meminjam secara daring yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan terhadap sumber primer, serta bahan hukum tersier sebagai pelengkap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah mengatur perlindungan data pribadi secara komprehensif melalui Undang-Undang ITE, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP), serta peraturan OJK (POJK), guna menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan menjamin keamanan data pribadi dalam transaksi elektronik, khususnya dalam layanan pinjaman online.
Copyright (c) 2025 Tasya Tesalonika Sumanti, Delbert Ch. Mongan , Henry N. Lumenta https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Penelitian ini membahas tarikh tasyri' pada masa Rasulullah SAW, dengan fokus pada periode Makkah Madinah serta pembentukan tasyri' awal yang mencakup ijtihad Rasulullah, serta pengaruhnya terhadap perkembangan hukum Islam dan perubahan sosial pada masyarakat saat itu. Tasyri’ di masa Rasulullah tidak hanya mencakup wahyu yang diturunkan melalui Al-Qur'an, tetapi juga ijtihad Rasulullah yang bersifat kontekstual dan responsif terhadap dinamika sosial. Penelitian ini menggali proses bagaimana wahyu Al-Qur'an menjadi landasan hukum, serta bagaimana Rasulullah SAW memberikan keputusan-keputusan hukum (fatwa) dalam situasi tertentu yang tidak dijelaskan secara langsung dalam wahyu. Metode yang dipakai disini yaitu kajian pustaka yang menganalisis berbagai literatur sejarah, buku, jurnal, serta sumber-sumber primer dan sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tarikh tasyri' pada masa Rasulullah berada dalam 2 periode yaitu periode Makkah dan Madinah dengan Al Qur'an dan Sunnah menjadi sumber utama, serta ijtihad Nabi dalam menghadapi dinamika sosial.
Copyright (c) 2025 M. Ikhyau Ulummuddin, Afrida Ulya Rahmana , M. Ikhsan Anas Syifa , Umar Al- Faruq https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Kodifikasi dan unifikasi hukum merupakan dua proses penting dalam pengembangan sistem hukum yang bertujuan untuk menciptakan kepastian, kejelasan, dan aksesibilitas hukum bagi masyarakat. Kodifikasi hukum Merujuk pada pengumpulan dan pengaturan norma-norma hukum yang ada ke dalam satu sistem yang terstruktur, sedangkan unifikasi hukum fokus pada penyatuan berbagai norma hukum yang berbeda menjadi satu kesatuan yang harmonis. Makalah ini bertujuan untuk menjelaskan pengertian dan tujuan dari kodifikasi dan unifikasi hukum, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya di Indonesia. Selain itu, makalah ini juga menganalisis bagaimana kedua proses tersebut dapat meningkatkan kepastian hukum dan aksesibilitas bagi masyarakat. Melalui pendekatan analitis dan kajian kasus, ditemukan bahwa meskipun kodifikasi dan unifikasi hukum memiliki potensi besar untuk memperbaiki sistem hukum, hambatan seperti resistensi budaya, kompleksitas hukum yang ada, dan pembatasan partisipasi menjadi hambatan signifikan bagi masyarakat. Rekomendasi untuk mengatasi tantangan ini termasuk peningkatan sosialisasi hukum, keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi, dan pemanfaatan informasi teknologi. Dengan demikian, kodifikasi dan unifikasi hukum diharapkan dapat berkontribusi pada terciptanya sistem hukum yang lebih adil dan efektif di Indonesia..
Copyright (c) 2025 Alfil Laila, Risma Noviana , Danish Rahma Yulizar , Umar Al Faruq https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Evolusi Hukum Islam di Indonesia: Masa pra Kemerdekaan Sampai Era Reformasi Serta Metode Istidlal Ulama
Artikel ini membahas evolusi hukum islam di Indonesia dari sebelum kemerdekaan hingga saaat ini, dengan penekanan khusus pada perubahan yang terjadi selama setiap periode Sejarah negaraa. Dimuli dari hukum islam perpengaruh di Kerajaan dan kesultanan, kemudian di msa colonial Belanda, yang membatasi penerapan hukum islam. Hukum islam mulai mendapat tempat yang lebih besar dalam system hukum Indonesia setelah kemerdekaan, tetapi hanya untuk kasus keluarga dan personal. Dalam masa orde baru, ada kecenderungan untuk menekan penerapan hukum Islam dalam lingkup public, tetapi seiring dengan masa reformasi, beberapa kebijakan Kembali mendukung kebebasan beragama. Selain itu, artikel ini membahas pendekatan istidlal yang digunkan oleh ulama Indonesia dalm membuat Keputusan hukum dan menanggpi masalah masa kini
Copyright (c) 2025 Azkiya Ustufiatul Agnia, Diyan Nafitri Thombalisa , Umar Al-Faruq https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Gerakan Kebangkitan Hukum Islam Pasca Periode Masa Jumud dan Taklid
Tasyri’ adalah kumpulan perjalanan hukum yang tentunya sudah ditetapkan sesuai pada zaman nya masing-masing serta diklasifikasikan ke dalam tiga periode utama,yakni:klasik,pertengahan,dan modern. Namun hal ini dapat diadaptasi dengan adanya hasil kesepakatan para pembesar hukum yang berpengaruh pada era dan kebutuhan hukum, hal ini terbukti dengan adanya penetapan kestruktural dalam setiap negara yang berbeda-beda dalam menetukan parlementer nya. Kemudian hal ini dikembangkan lagi ke dalam hukum islam yang telah dicontohkan pada zaman rasulullah SAW dengan para sahabat dalam berkepemimpinan di tengah-tengah umat di Arab oleh para ulama’. Berdasar Al-qur’an Hadist tentunya menjadi penguat dari ajaran zaman Rasulullah SAW hingga kini dengan menyesuaikan hukum syar’i dengan hukum negara kita. Kemudian ada juga gerakan di dalamnya sebagai langkah penguat ketetapan hukum islam di masa Jumud dan Taklid.
Copyright (c) 2025 Akifah Nailah Afaf, Azhar Abdurrahman , Intan Malikatul Adillah , Umar Al faruq https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PERAN MAHKAMAH INTERNASIONAL DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA ANTAR NEGARA
Dalam hubungan internasional, perselisihan antar negara tidak dapat dihindari, yang bersumber dari berbagai masalah seperti batas wilayah, pelanggaran perjanjian internasional, eksploitasi sumber daya lintas batas, dan konflik militer. Mahkamah Internasional (ICJ) memainkan peran penting dalam menyelesaikan perselisihan ini secara hukum, berfungsi sebagai organ utama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang didirikan pada tahun 1945. ICJ beroperasi berdasarkan lima dokumen hukum utama, yang bertujuan untuk memberikan resolusi damai dan mencegah tindakan agresif antara negara-negara yang berkonflik. Yurisdiksinya bergantung pada persetujuan pihak-pihak yang terlibat, sehingga sulit untuk menyelesaikan beberapa perselisihan karena kemauan politik. Meskipun ICJ tidak memiliki kekuatan penegakan langsung, keputusannya memengaruhi hukum internasional dan bertujuan untuk menegakkan prinsip-prinsip keadilan. Berbagai kasus, seperti sengketa wilayah antara Nigeria dan Kamerun serta konflik maritim di Laut Cina Selatan, merupakan contoh perannya dalam penegakan hukum internasional. Namun, tantangan tetap ada, termasuk keterbatasan yurisdiksi dan sifat sukarela dalam mematuhi putusannya. Selain itu, lanskap global yang terus berkembang menghadirkan isu-isu baru seperti sengketa dunia maya dan tantangan lingkungan yang memerlukan evaluasi ulang terhadap fungsi ICJ. Makalah ini berupaya menganalisis efektivitas ICJ dalam menyelesaikan perselisihan internasional dan membahas mekanisme yang ada serta kendala yang dihadapi. Melalui penelitian hukum normatif, studi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum internasional dan meningkatkan kesadaran akan penyelesaian sengketa secara damai melalui kerangka hukum yang tersedia.
Copyright (c) 2025 Flora Tri Melfanny Bu'ulolo, Qonita Mutmainah, Sabina Namira Rachman, Saphira Azri Fanda, Irwan Triadi https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PERAN INTERNATIONAL CRIMINAL COURT DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN GENOSIDA: PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL DAN HAM
Genosida merupakan salah satu bentuk kejahatan internasional paling serius yang termasuk kategori international core crime yang membahayakan kelangsungan hidup kelompok manusia tertentu berdasarkan identitas rasial, etnis, keagamaan, atau kebangsaan. Secara historis, pengakuan genosida sebagai gross human rights violation telah tertuang dalam Konvensi Genosida 1948 dan Statuta Roma 1998. Kajian ini menganalisis secara mendalam aspek definisi, ciri khas, serta komponen legal genosida dalam tinjauan hukum internasional dan domestik, dengan penekanan pada fungsi ICC sebagai mekanisme penegakan keadilan atas kejahatan tersebut. ICC hadir sebagai lembaga yudisial independen yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili pelaku kejahatan genosida secara individu, sekaligus memberikan perlindungan dan reparasi bagi para korban. Namun demikian, dalam implementasinya, ICC menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan yurisdiksi, kurangnya dukungan politik dari negara-negara anggota, serta kendala dalam proses investigasi dan pembuktian. Artikel ini juga menyoroti pentingnya reformasi kelembagaan dan peningkatan kerja sama internasional untuk memperkuat efektivitas ICC dalam mencegah dan menangani kejahatan genosida secara global. Dengan memperkuat mekanisme hukum dan politik internasional, diharapkan tidak ada lagi ruang bagi impunitas terhadap pelaku genosida di masa mendatang.
Copyright (c) 2025 Qonita Mutmainah, Irwan Triadi https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PEMBATALAN AKTA HIBAH DARI PERSPEKTIF HUKUM PERDATA
Hibah merupakan salah satu bentuk peralihan hak yang bersifat sukarela dan tanpa imbalan. Dalam praktiknya, hibah seringkali menjadi objek sengketa hukum, terutama ketika muncul permohonan pembatalan akta hibah karena dianggap tidak sah. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji dasar-dasar hukum pembatalan hibah dalam konteks hukum perdata Indonesia serta faktor-faktor yang dapat menyebabkan hibah dibatalkan. Melalui pendekatan normatif, pembahasan mencakup ketentuan hukum hibah menurut KUHPerdata, kondisi sah hibah, serta studi terhadap kasus-kasus pembatalan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembatalan akta hibah dapat dilakukan apabila terdapat cacat kehendak, ketidaksesuaian prosedur hukum, atau ketidakmampuan hukum dari pemberi hibah
Copyright (c) 2025 Joel Laurens Subari, Yoan Runtunuwu , Reynold Simandjuntak https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
HAM DAN PERUBAHAN IKLIM : KEWAJIBAN NEGARA DALAM PERLINDUNGAN HAK ATAS LINGKUNGAN SEHAT DALAM HUKUM INTERNASIONAL
Perubahan iklim telah menjadi ancaman serius terhadap pemenuhan hak asasi manusia, khususnya hak atas lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Artikel ini membahas bagaimana kewajiban negara dalam kerangka hukum internasional menempatkan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari tanggung jawab mereka terhadap warga negara. Meskipun tidak secara eksplisit disebut dalam instrumen HAM awal, kesadaran global atas pentingnya lingkungan dalam menunjang hak hidup dan kesejahteraan telah berkembang pesat, terutama melalui deklarasi internasional seperti Deklarasi Stockholm (1972), Deklarasi Rio (1992), dan Perjanjian Paris (2015). Artikel ini juga menelaah dampak nyata perubahan iklim terhadap hak-hak dasar manusia melalui studi kasus global dan nasional, termasuk di Indonesia. Negara-negara dinilai memiliki kewajiban melakukan mitigasi, adaptasi, dan memberikan kompensasi kepada kelompok terdampak. Lebih lanjut, artikel ini mengkaji mekanisme penegakan hukum yang tersedia, baik secara internasional melalui lembaga-lembaga HAM global dan regional, maupun secara domestik melalui sistem peradilan nasional dan kebijakan legislatif. Dengan pendekatan normatif dan analitis, tulisan ini menekankan pentingnya integrasi perlindungan HAM dalam kebijakan iklim, serta perlunya komitmen negara dalam mencegah kerusakan lingkungan yang berdampak pada kualitas hidup manusia.
Copyright (c) 2025 Flora Tri Melfanny Bu'ulolo, Triadi Triadi https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
TINJAUAN YURIDIS IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG N0 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN TERHADAP HAK ASASI WARGA BINAAN LANSIA DAN PENYANDANG PENYAKIT PADA LAPAS KELAS IIB MUARA TEWEH
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 mengenai Pemasyarakatan dalam konteks pemenuhan hak asasi Warga binaan lansia dan penyandang penyakit di Lapas Kelas IIB Muara Teweh. Penelitian ini di fokuskan untuk mengeksplorasi bagaimana kebijakan yang diatur dalam perundang-undangan serta peraturan yang relevan, seperti Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2018, diterapkan di Lapas tersebut, beserta kendala-kendala yang muncul dalam pemenuhan hak-hak dasar bagi kelompok ini. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan memanfaatkan wawancara mendalam serta observasi langsung, serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Lapas Kelas IIB Muara Teweh telah berupaya memenuhi hak asasi Warga binaan lansia dan penyandang penyakit, adanya sejumlah tantangan signifikan yang belum terselesaikan. Keterbatasan fasilitas medis, Overkapasitas Lapas, serta kurangnya program pembinaan khusus lansia dan penyandang penyakit Menjadi kendala pokok dalam pelaksanaan hak-hak mereka. Selain itu, fasilitas ramah untuk lansia yang sesuai dengan keadaan fisik dan psikologis mereka juga masih terbatas. Penelitian ini mengusulkan beberapa tindakan perbaikan, antara lain peningkatan jumlah tenaga medis, pengembangan program pembinaan khusus untuk lansia dan penyandang penyakit, serta penyediaan fasilitas yang lebih ramah lansia. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengaruh positif terhadap pengembangan kebijakan pemasyarakatan yang mampu mengakomodasi serta menanggapi kebutuhan kelompok rentan di Indonesia., serta meningkatkan kualitas hidup Warga binaan lansia dan penyandang penyakit selama menjalani masa pidana.
Copyright (c) 2025 Wildani Khotami, Maulidah Fitriah Aliyah https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KONFLIK PALESTINA-ISRAEL: TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL
Konflik bersenjata yang terjadi antara Palestina dan Israel telah menjadi sorotan utama dalam dinamika hubungan internasional, terutama dalam konteks pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Konflik Palestina-Israel telah menyebabkan berbagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), termasuk serangan terhadap warga sipil, pengusiran paksa, dan blokade wilayah. Berdasarkan hukum internasional, berbagai instrumen seperti Konvensi Jenewa 1949, Statuta Roma 1998, dan resolusi PBB mengatur perlindungan HAM di wilayah konflik. Namun, meskipun terdapat kerangka hukum yang kuat, tantangan seperti perbedaan interpretasi hukum dan kepentingan politik internasional menghambat implementasi efektifnya. Artikel ini mengkaji pelanggaran HAM dalam konflik ini berdasarkan hukum internasional serta efektivitas mekanisme penegakannya. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada studi literatur dan dokumen hukum internasional. Hasil dari kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pemahaman mengenai tantangan penegakan hukum internasional di wilayah konflik serta memberikan masukan bagi penguatan sistem perlindungan HAM global.
Copyright (c) 2025 Sabina Namira Rachman https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam penyusunannya menggunakan metode Omnibus Law yang mencakup sepuluh bidang kebijakan, yaitu: peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan usaha; ketenagakerjaan; kemudahan, perlindungan serta pemberdayaan koperasi dan UMKM; kemudahan berusaha; dukungan riset dan inovasi; pengadaan tanah; kawasan ekonomi; investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional; pelaksanaan administrasi pemerintah; dan pengenaan sanksi. Sejak awal adanya Omnibus Law “Cipta Kerja” sangat menyita perhatian publik khususnya pada klaster ketenagakerjaan karena dianggap membawa kerugian bagi pekerja. Akibatnya, serikat pekerja/buruh menolak adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini dan melakukan demonstarsi besar-besaran di sejumlah daerah.
Copyright (c) 2025 M. Bagus Basofi, Irma Fatmawati , Hasdiana Juwita Bintang https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
WEWENANG KPPU MENJATUHKAN SANKSI KEPADA PIHAK YANG TERKAIT DENGAN PELAKU USAHA DALAM PERKARA PERSEKONGKOLAN TENDER
Persekongkolan tender merupakan kegiatan yang dilarang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Salah satu kasus pelanggaran persekongkolan tender terjadi di Kabupaten Bogor yaitu Proyek Jalur Pedestrian Jalan Kandang Roda–Pakansari Tahun Anggaran 2021. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui wewenang KPPU menjatuhkan sanksi kepada Pihak yang Terkait dengan Pelaku Usaha dalam perkara persekongkolan tender. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus dengan melihat Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-L/2023 yang kemudian ditelaah melalui peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa sanksi administratif yang diberikan kepada Terlapor I (Lai Bui Min) yang dikategorikan oleh Majelis Komisi sebagai Pihak yang Terkait dengan Pelaku Usaha adalah tidak tepat karena KPPU hanya berwenang menjatuhkan sanksi kepada Pelaku Usaha.
Copyright (c) 2025 Reznu Ammar Seinandi https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
KAJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN MANUSIA BAGI ANAK DI BAWAH UMUR DI INDONESIA
Pendekatan hukum normatif digunakan dalam penelitian ini, yang menitikberatkan pada analisis berbagai sumber hukum, seperti undang-undang, putusan pengadilan, dan dokumen hukum lainnya. Fokus utama penelitian ini adalah mengetahui bagaimana anak-anak yang menjadi korban perdagangan orang menerima perlindungan hukum. Penelitian juga menelusuri bagaimana undang-undang mengatur pelanggaran tersebut terhadap anak di bawah umur. Berdasarkan hasil penelitian, diemukan bahwa berbagai peraturan perundang-undangan yang saling melengkapi telah digunakan untuk merancang dan menyusun sistem perlindungan hukum anak di Indonesia. Selain itu, pemerintah telah menyediakan fasilitas dan layanan untuk membantu pemulihan korban perdagangan orang. Namun, untuk mencapai hasil yang lebih baik dalam pencegahan tindak pidana ini, seluruh upaya tersebut masih membutuhkan penguatan dan keseriusan.
Copyright (c) 2025 Kevin Bramantio Trihandoko, Adensi Timomor, Stince Sidayang https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
KONDISI SOSIAL DAN HUKUM MASYARAKAT ARAB PRA ISLAM
Artikel ini membahas kondisi hukum dan sosial bangsa Arab pra-Islam, yang ditandai oleh sistem hukum yang sederhana dan tradisional, serta masyarakat yang terfragmentasi dan terpolarisasi. Artikel ini juga membahas masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat Arab pra-Islam, termasuk pembunuhan, perbudakan, dan diskriminasi terhadap perempuan. Melalui analisis sejarah dan sosial, artikel ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi hukum dan sosial bangsa Arab pra-Islam dan memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam tentang sejarah dan budaya Arab. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan analisis literatur untuk mengkaji kebobrokan moral dan kerusakan sistem hukum yang ada pada masa tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun banyak perilaku buruk mendominasi, kebudayaan dan perdagangan tetap berkembang dan beberapa unsur kebudayaan bahkan membantu penyebaran Islam. Penelitian ini penting untuk memahami kondisi sosial dan hukum masyarakat Arab pra-Islam agar nilai-nilai negatifnya tidak diterapkan kembali di masa kini.
Copyright (c) 2025 M Abdul Malik, M Irfan Surendra , Arsya Rahmat Basuki Basuki, Umar Al Faruq https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG DIRUGIKAN OLEH IKLAN MENYESATKAN
Iklan merupakan strategi pemasaran yang efektif, namun sering kali mengandung informasi menyesatkan yang merugikan konsumen. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengawasan otoritas terhadap iklan menyesatkan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan dasar hukum bagi konsumen untuk menuntut ganti rugi melalui jalur litigasi dan non-litigasi, seperti mediasi dan arbitrase. Diperlukan peran aktif pemerintah dalam pengawasan iklan serta edukasi kepada konsumen agar lebih kritis dalam menilai informasi. Dengan regulasi yang ketat dan kesadaran konsumen yang tinggi, diharapkan kasus iklan menyesatkan dapat diminimalisir.
Copyright (c) 2025 Jonathan Purba, Meiske Lasut, Engeli Lumaiang https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
DINAMIKA HUKUM ISLAM DI MASA IMAM MADZHAB
Pada masa para Imam mazhab seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi’i, dan Ahmad bin Hanbal, kajian fikih mengalami perkembangan pesat yang menjadi fondasi utama hukum Islam hingga kini. Periode ini sering disebut sebagai masa emas dalam sejarah tasyri’ karena kemajuan ilmu pengetahuan dan intensitas ijtihad yang tinggi. Artikel ini membahas dinamika hukum Islam saat itu, termasuk konteks historis, sosial, dan politik yang mempengaruhi proses pembentukan hukum. Selain itu, dikaji pula metode ijtihad dan istinbat hukum yang digunakan oleh masing-masing imam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan pendekatan dalam menafsirkan sumber hukum tidak hanya memperluas cakrawala pemikiran fikih, tetapi juga menunjukkan bahwa hukum Islam mampu menyesuaikan diri dengan berbagai latar sosial dan budaya. Pemahaman ini penting untuk menghargai keragaman mazhab dan kompleksitas tradisi hukum Islam di era modern.
Copyright (c) 2025 Dwi Nur Diansyah, Muhammad Mustaghfirin, Muhammad Faqih Hafizzi , Umar Al Faruq https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
KEDUDUKAN ANAK ASTRA DALAM HUKUM ADAT BALI DI DESA PANJI BULELENG
Anak astra merupakan anak yang hadir dari perkawinan tidak sah karena kedua orang tua melakukan hubungan tanpa melalui proses perkawinan. Anak astra memiliki kondisi hidup yang sulit karena anak tersebut tidak berhak untuk menerima hak-hak yang seharusnya diterima seorang anak sah. Masyarakat Adat Bali merupakan masyarakat yang menganut sistem patrilineal. Anak laki-laki akan menjadi penerus keluarga beserta seluruh warisan yang ditinggalkan. Kehadiran anak astra yang lahir menurut Masyarakat Adat Bali adalah suatu hal yang belum sepenuhnya bisa diterima. Pada kenyataannya belum ada kepastian bagi anak astra. Begitu juga terkait dengan hak waris darinya. Hak waris ini berupa harta benda, hak, dan kewajiban yang nantinya akan mereka peroleh. Jika memiliki kasta yang berbeda, kondisi ini juga membuat anak astra harus menyesuaikan sikapnya terhadap orang tua mereka dengan kasta yang lebih tinggi.
Copyright (c) 2025 Gracea Inggrid Michellani, Benny Djaja , Maman Sudirman https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
MANIPULASI LAPORAN KEUANGAN DALAM HUKUM PASAR MODAL; ANALISIS REGULASI DAN STUDI KASUS INDONESIA-AMERIKA
Manipulasi laporan keuangan merupakan pelanggaran serius dalam ranah hukum pasar modal yang merusak integritas, transparansi, dan kepercayaan investor terhadap pasar. Penelitian ini menganalisis bentuk-bentuk manipulasi laporan keuangan dalam perspektif hukum pasar modal dengan membandingkan regulasi yang berlaku di Indonesia dan Amerika Serikat. Pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk mengkaji peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal di Indonesia, serta Securities Exchange Act of 1934 dan peran Securities and Exchange Commission (SEC) di Amerika Serikat. Studi kasus seperti skandal PT Kimia Farma di Indonesia dan Enron di Amerika dianalisis untuk menggambarkan implementasi hukum dan respons regulator. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun kedua negara memiliki kerangka hukum yang mengatur larangan manipulasi, efektivitas penegakannya sangat dipengaruhi oleh kualitas pengawasan, keterbukaan informasi, serta independensi lembaga pengawas pasar modal. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi, transparansi, dan sistem deteksi dini untuk mencegah praktik manipulatif di pasar modal.
Copyright (c) 2025 Tamara Rizki https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PERSPEKTIF ISLAM TERHADAP JUAL BELI DENGAN SISTEM LELANG: KAJIAN MENDALAM DENGAN ANALISIS HUKUM
Jual beli dengan sistem lelang merupakan salah satu bentuk transaksi yang umum dalam praktik ekonomi modern. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perspektif Islam terhadap jual beli dengan sistem lelang, serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan analisis terhadap dalil-dalil syar’i, pendapat ulama klasik dan kontemporer, serta ketentuan hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa lelang pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi rukun dan syarat jual beli yang sah, seperti kerelaan kedua belah pihak, kejelasan objek transaksi, serta tidak mengandung unsur gharar (ketidakjelasan) dan tadlis (penipuan). Praktik lelang dalam Islam dikenal dengan istilah bai’ al-muzayadah dan memiliki akar dalam tradisi Nabi Muhammad SAW. Analisis hukum menunjukkan bahwa praktik lelang dapat diterima sebagai bentuk akad jual beli modern yang sah secara syariah, asalkan dilakukan secara transparan, adil, dan bebas dari unsur riba maupun manipulasi harga. Kajian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi terhadap pengembangan hukum ekonomi Islam di era kontemporer.
Copyright (c) 2025 Ovi Adiansyah https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Pengaruh Reformasi Agraria Terhadap Sengketa Waris Tanah: Studi Komparatif Pasca-Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)
Kepemilikan tanah waris yang tidak seimbang menjadi isu yang muncul akibat kebutuhan dasar setiap orang untuk memiliki tanah. Ketimpangan kepemilikan tanah ini tidak hanya memicu konflik agraria dan sengketa diantara para ahli waris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pelaksanaan reformasi agraria melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terhadap penyelesaian dan intensitas sengketa waris tanah di Indonesia. Studi ini dilakukan secara komparatif di dua wilayah berbeda: wilayah yang telah melaksanakan PTSL secara menyeluruh dan wilayah yang belum terjangkau program PTSL. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PTSL berkontribusi positif dalam memperjelas status kepemilikan tanah dan meminimalisasi sengketa waris, meskipun masih ditemukan hambatan dalam aspek administrasi dan literasi hukum masyarakat. Rekomendasi diberikan untuk peningkatan edukasi hukum dan peran notaris dalam proses pewarisan.
Copyright (c) 2025 Nabila Adya Trisnamurti https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PERAN MK DALAM PENGAWASAN PEMILU: EVALUASI PUTUSAN SENGKETA HASIL PEMILU 2024
Dalam rangka menjaga integritas dan legitimasi demokrasi, Mahkamah Konstitusi (MK) sangat penting dalam sistem pengawasan pemilihan umum (Pemilu) Indonesia, khususnya dalam hal menyelesaikan perselisihan hasil pemilu. Menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang memutus perkara hasil pemilu, baik pada tahap awal maupun tahap akhir. Dengan menelaah putusan sengketa hasil pemilu 2024, tulisan ini berupaya mengkaji peran Mahkamah Konstitusi dalam pengawasan pemilu. Tiga pendapat berbeda hakim konstitusi yang menekankan masalah bantuan sosial, dinasti politik, dan standar pembuktian, telah menimbulkan kontroversi meskipun Mahkamah Konstitusi menolak semua permohonan perselisihan hasil pemilihan presiden 2024, menurut temuan kajian tersebut. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, evaluasi ini menegaskan pentingnya Mahkamah Konstitusi tidak hanya menegakkan hukum tertulis tetapi juga menguji asas-asas keadilan yang merasuki masyarakat.Kesimpulan ini menunjukkan bahwa fungsi Mahkamah Konstitusi tidak hanya terbatas pada pengawasan formal, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap konsep keadilan substantif dalam pemilu. Agar Mahkamah Konstitusi tetap dianggap sebagai pilar utama demokrasi konstitusional Indonesia, norma penilaian dan transparansi pertimbangan hukum harus diperkuat.
Copyright (c) 2025 Justin Haryanto, Sidi Ahyar Wiraguna https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
UNIVERSALITAS HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF HUGO DE GROOT (GROTIUS) DAN RELEVANSINYA TERHADAP JAMINAN KEBEBASAN BERAGAMA DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA
Penelitian ini membahas konsep universalitas Hak Asasi Manusia (HAM) menurut Hugo de Groot (Grotius) dan relevansinya terhadap jaminan kebebasan beragama dalam hukum positif Indonesia. Grotius dikenal sebagai tokoh penting dalam pengembangan hukum alam modern, yang menekankan bahwa hak asasi manusia bersumber dari akal budi dan berlaku universal, tanpa bergantung pada agama atau budaya tertentu. Pemikirannya menjadi dasar penting dalam perkembangan HAM, termasuk hak atas kebebasan beragama yang diakui secara internasional sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Di Indonesia, kebebasan beragama telah dijamin dalam konstitusi dan berbagai peraturan Perundang-Undangan, namun masih sering mengalami pelanggaran, terutama terhadap kelompok minoritas. Melalui pendekatan yuridis-filosofis, penelitian ini menganalisis tantangan-tantangan yang dihadapi dalam implementasi prinsip kebebasan beragama serta menawarkan gagasan rekonstruksi hukum nasional agar lebih sesuai dengan nilai-nilai universal HAM menurut Grotius. Diharapkan, pendekatan ini dapat mendorong sistem hukum yang lebih adil, inklusif, dan menghargai keberagaman keyakinan di Indonesia.
Copyright (c) 2025 Berliana Aisyah Nur Salwa, Cekli Setya Pratiwi https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
ANALISIS YURIDIS PENOLAKAN PENGADUAN KONSUMEN MELALUI BPSK DALAM PEMBAYARAN ANGSURAN MOBIL
Dalam era globalisasi yang terus berkembang, berbagai permasalahan antara pelaku usaha dan konsumen semakin sering terjadi. Mengacu pada ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen merupakan setiap individu yang memanfaatkan barang dan/atau jasa yang tersedia di masyarakat untuk kepentingan pribadi, keluarga, pihak lain, atau makhluk hidup lain, tanpa maksud untuk memperdagangkannya kembali. Untuk menyelesaikan konflik yang timbul dan memastikan perlindungan hak-hak konsumen, pemerintah membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai forum alternatif penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan. Lembaga ini juga bertugas untuk memfasilitasi konsumen dalam menguji atau mencoba barang/jasa serta menjamin mutu produk melalui penyediaan garansi. Di sisi lain, istilah angsuran merujuk pada sistem pembayaran secara bertahap yang dilakukan guna melunasi kewajiban atas pembelian barang atau jasa. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu metode yang berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer, disertai analisis terhadap teori dan prinsip hukum yang relevan. Salah satu landasan hukum utama dalam kajian ini adalah Pasal 7 huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yang menyatakan bahwa pelaku usaha berkewajiban memberikan kesempatan kepada konsumen untuk mencoba atau menguji barang/jasa tertentu serta memberikan jaminan atau garansi terhadap produk yang diproduksi dan dipasarkan.
Copyright (c) 2025 Kesya Dirgahayuni Bangun, JE. Melky Purba , Hasdiana Juwita Bintang https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
IMPLIKASI YURIDIS KEWAJIBAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIANL: ANALISIS PUTUSAN NO. 38/PDT.SUS-PHI/2024/PN SMG
Perselisihan hubungan industrial merupakan konsekuensi dari perbedaan kepentingan antara pekerja dan pengusaha dalam dunia kerja. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 mewajibkan upaya penyelesaian non-litigasi, salah satunya melalui mediasi, sebelum sengketa diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Tetapi dalam praktiknya, kewajiban ini kerap diabaikan, sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan mediasi sebagai syarat formil dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial serta implikasi yuridis dari ketidakpatuhan terhadap ketentuan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi memiliki kedudukan penting sebagai tahapan wajib yang harus dilalui, dan pengabaian terhadap proses ini menyebabkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). Putusan tersebut menjadi preseden bahwa pelanggaran terhadap syarat formil prosedural berdampak langsung pada keabsahan gugatan. Maka, perlu adanya peningkatan pemahaman hukum bagi para pihak yang bersengketa serta penguatan peran mediator dalam sistem penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Diperlukan pula evaluasi dan sosialisasi lebih lanjut terhadap pelaksanaan kewajiban mediasi agar dapat mewujudkan asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum secara seimbang.
Copyright (c) 2025 Elda Septi Darmayanti, Salma Ayu Nurmala, Margareta Irda Yuscinlica https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
ANALISIS YURIDIS KONTRAK PERJANJIAN TIDAK TERTULIS DALAM PRAKTIK BISNIS DALAM PELAKSANAAN ASAS ITIKAD BAIK PADA TAHAP PRA KONTRAK
The principle of good faith is a fundamental aspect of contract law, especially during the pre-contractual stage where parties negotiate and prepare the groundwork for a formal agreement. This paper examines the application of the good faith principle in the pre-contract phase, emphasizing its crucial role in fostering honest, fair, and transparent negotiations. Good faith requires parties to disclose relevant and material information, avoid deceptive practices, and act with integrity throughout the negotiation process. The absence of written agreements or formal contracts does not diminish the necessity for good faith; rather, it increases the importance of trust and ethical conduct to prevent potential disputes. In the context of Indonesian civil law, the good faith principle is explicitly recognized and serves as a legal basis for holding parties accountable for any misconduct or bad faith actions during negotiations. The study highlights that the implementation of good faith at the pre-contractual stage not only reduces the risk of future conflicts but also ensures a balanced and equitable relationship between the parties. Despite challenges in defining the precise boundaries of good faith, its presence is essential for legal certainty and the protection of rights in contractual relationships. Therefore, integrating the good faith principle from the outset of contractual dealings is vital for creating a trustworthy and just business environment.
Copyright (c) 2025 Aulia Sahira, Disie Sugihastuti Danoewijaya, Gita Amelia Lestari, Marsaulina A. Sihombing , Nandang Kusnadi https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PIHAK YANG IKUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA
Terorisme merupakan kejahatan transnasional yang menimbulkan ketakutan yang besar di masyarakat. Sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, terorisme dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa karena kemampuannya untuk memicu kekacauan yang meluas dengan kedok agama, ideologi, atau afiliasi organisasi. Di Indonesia, tindakan terorisme diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Sifat jaringan teroris yang sulit dipahami dan terhubung dengan baik membuat pembongkarannya menjadi sangat menantang. Kemudahan pergerakan lintas batas semakin mempersulit upaya untuk mengganggu jaringan ini. Oleh karena itu, menangani terorisme secara efektif memerlukan tindakan terkoordinasi melalui kerja sama bilateral, regional, dan internasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang didasarkan pada teori hukum, dengan menggunakan pendekatan berbasis perundang-undangan dan literatur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji motivasi yang mendasari yang mendorong individu untuk terlibat dalam terorisme dan untuk menganalisis kerangka pertanggungjawaban pidana bagi mereka yang berpartisipasi dalam tindakan terorisme di Indonesia.
Copyright (c) 2025 Zahrana Syavica, Yasmirah Mandasari Saragih, August Saut Maringan Sihombing, Yoldy Israq https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
ANALISIS PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL MASYARAKAT DALAM PROSES JUDICIAL REVIEW DI MAHKAMAH KONSTITUSI: ANTARA KEPENTINGAN KONSTITUSI DAN POLITIK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan terhadap hak konstitusional masyarakat dalam proses judicial review di Mahkamah Konstitusi, serta mengkaji tarik-menarik antara kepentingan konstitusional dan kepentingan politik yang kerap memengaruhi proses pengujian undang-undang. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Mahkamah Konstitusi memiliki peran sentral sebagai pengawal konstitusi dalam memastikan setiap produk legislasi tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar konstitusi serta menjamin perlindungan hak masyarakat sebagai subjek hukum yang dilindungi. Namun dalam praktiknya, judicial review kerap diwarnai kepentingan politik, baik melalui tekanan elit politik maupun konstruksi norma yang multitafsir. Penelitian ini menemukan bahwa efektivitas perlindungan hak konstitusional sangat bergantung pada independensi hakim konstitusi, kualitas argumentasi hukum dalam putusan, serta keterlibatan publik dalam proses pengujian. Oleh karena itu, diperlukan penguatan prinsip checks and balances dan peningkatan transparansi dalam proses judicial review. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tetap dapat menjalankan fungsinya secara imparsial tanpa intervensi politik yang mereduksi makna perlindungan konstitusional.
Copyright (c) 2025 Pradina Akmal, Sidi Ahyar Wiraguna https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
BATAS KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA DAN PROBLEMATIKA PENYELESAIANNYA OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI
Penelitian ini menganalisis batasan kewenangan antarlembaga negara di Indonesia dan problematika yang muncul dalam penyelesaian sengketa kewenangan tersebut oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Konstitusi Republik Indonesia secara eksplisit memisahkan dan membatasi kekuasaan negara, namun dinamika ketatanegaraan seringkali memunculkan area abu-abu atau tumpang tindih kewenangan yang berpotensi menimbulkan konflik antarlembaga. Studi ini mengidentifikasi berbagai bentuk sengketa kewenangan, faktor-faktor penyebabnya, serta efektivitas dan tantangan putusan MK dalam menegakkan konstitusi. Dengan menggunakan pendekatan normatif-empiris, penelitian ini mengkaji putusan-putusan MK yang relevan dan menganalisis dampaknya terhadap stabilitas ketatanegaraan. Temuan menunjukkan bahwa MK berperan krusial dalam menjaga keseimbangan kekuasaan, meskipun terdapat beberapa hambatan implementasi putusan yang memerlukan peninjauan lebih lanjut, khususnya dalam menghadapi isu-isu modern seperti regulasi digital dan perlindungan data. Penelitian ini menyimpulkan pentingnya kejelasan batasan kewenangan dan peran sentral MK dalam menjaga harmonisasi sistem ketatanegaraan Indonesia.
Copyright (c) 2025 Della Nabilla Ulfa Habsari, Sidi Ahyar Wiraguna https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI TENGAH MARAKNYA DIGITAL PROFILING OLEH PLATFORM E-COMMERCE
Perkembangan pesat teknologi informasi telah mendorong transformasi besar dalam sistem perdagangan, khususnya melalui platform e-commerce. Namun, di balik kemudahan transaksi digital, praktik digital profiling oleh pelaku usaha e-commerce memunculkan persoalan serius terhadap perlindungan data pribadi konsumen. Digital profiling yang dilakukan secara masif sering kali tanpa persetujuan eksplisit pemilik data, menimbulkan potensi pelanggaran hak privasi dan membuka celah penyalahgunaan informasi pribadi. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis regulasi perlindungan data pribadi di Indonesia dalam konteks praktik digital profiling oleh platform e-commerce serta menilai efektivitasnya dalam menjamin hak privasi konsumen. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), implementasi perlindungan hukum terhadap praktik digital profiling masih menghadapi tantangan, seperti lemahnya penegakan hukum, ketidakjelasan mekanisme persetujuan, dan minimnya literasi digital konsumen. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan pengawasan terhadap platform digital, peningkatan akuntabilitas pemroses data, serta edukasi hukum kepada masyarakat untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan bisnis dan hak privasi. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pembentukan kebijakan yang lebih responsif terhadap dinamika perdagangan digital di era ekonomi berbasis data.
Copyright (c) 2025 Yani Purwanti https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PERLINDUNGAN HUKUM ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM PROSES PERADILAN ANAK DI INDONESIA
Judul penelitian ini adalah Perlindungan hukum bagi anak ketika mereka melakukan kejahatan pembunuhan dan prosedur peradilan anak di Indonesia. Rumusan masalah di penelitian ini adalah tidak adanya kepastian hukum anak yang membuat kerancuan dalam pemutusan hukuman untuk anak yang menjalankan tindak kejahatan pembunuhan. Focus penelitian ini terdapat pada upaya perlindungan hukum yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi perkara pembunuhan yang dilakukan anak usia dini dan hak-hak anak sebagai tersangka tindak kejahatan. Metode penelitian ini menggunakan Yuridis Normatif dengan menggunakan pendekatan (statute approach) dan (historical approach). Hasil dari penelitian menunjukan bahwa terdapat benturan norma antara UU Perlindungan anak Pasal 35 Tahun 2014 dengan Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan. Oleh karena itu, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah agar membuat UU Khusus yang mengatur tentang hukuman pidana bagi anak agar tidak terjadi ketidak pastian hukum seperti yang saat ini terjadi.
Copyright (c) 2025 Sukma Nova Setyaningrum, Romy Hardyansah , Budi Handayani https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
STUDI KOMPARASI HUKUM ADAT JAWA DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG PERKAWINAN DI DESA TAMBAK SUMUR KECAMATAN WARU KABUPATEN SIDOARJO
Salah satu cara yang dilakukan orang untuk membentuk sebuah ikatan kelompok yang dikenal sebagai keluarga adalah melalui pernikahan. sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal, itulah yang didefinisikan oleh Pasal 1 UUP sebagai perkawinan beserta tujuannya. Persyaratan untuk melangsungkan perkawinan diuraikan dalam Pasal 6 UUP, yang juga menetapkan bahwa calon mempelai harus mendapat persetujuan kedua orang tua dan berumur sekurang-kurangnya 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Selain itu, Pasal 7 UUP menegaskan kembali persyaratan perkawinan. Pada kenyataannya, sejumlah besar pernikahan di bawah umur masih terjadi. Para hakim harus lebih berhati-hati dan bijaksana dalam mengambil keputusan. Islam, sebagai agama yang mendunia (rahmatan lil'alamin), sangat mudah beradaptasi dan dapat dipraktekkan dalam situasi dan waktu apa pun, termasuk dalam hal pernikahan. Pernikahan adalah peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan mereka yang berasal dari kelompok etnis dengan adat dan tradisi yang berbeda. Hal ini dilambangkan dengan ritual bermartabat yang meniru sumpah pernikahan, mirip dengan ritual pernikahan. Namun, Islam juga menekankan pentingnya adat pernikahan yang harus dipatuhi oleh umat Islam. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami, dari perspektif hukum Islam, bagaimana adat Jawa dilakukan. Karena mengkaji tujuan hukum, asas-asas keadilan, legitimasi peraturan hukum, konsepsi hukum, dan norma hukum yang berlaku secara sosial, maka penelitian ini bersifat prospektif. Sumber data primer, sekunder, dan tersier digunakan dalam penelitian ini. Metode pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan. Analisis data secara empiris.
Copyright (c) 2025 Mohammad Igo Triwardana, M. Sifa Fauzi Yulianis , Mirza Elmy Safira https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RUANG TERBUKA HIJAU DI TAMAN TARA KABUPATEN SIDOARJO
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Taman Tara Kabupaten Sidoarjo. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya keberadaan RTH sebagai ruang publik yang memiliki fungsi ekologis, sosial, dan estetika di tengah perkembangan wilayah urban yang pesat. Kabupaten Sidoarjo sebagai daerah penyangga Kota Surabaya mengalami pertumbuhan pemukiman dan industrialisasi yang tinggi, sehingga membutuhkan penataan ruang hijau yang tepat. Kebijakan RTH di Kabupaten Sidoarjo mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang menetapkan minimal 30% wilayah kota sebagai RTH. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Fokus penelitian diarahkan pada enam variabel model implementasi kebijakan publik dari Van Meter dan Van Horn, yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, disposisi atau sikap para pelaksana, komunikasi antar organisasi, serta kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Lokasi penelitian berada di Taman Tara, dengan subjek penelitian meliputi pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Sidoarjo sebagai instansi pelaksana utama. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari tahap awal penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan RTH di Taman Tara telah dijalankan sesuai kerangka kebijakan yang ditetapkan, namun masih ditemukan beberapa hambatan, terutama pada aspek pemeliharaan fasilitas taman dan keterlibatan masyarakat yang masih rendah dalam menjaga keberlanjutan taman kota.
Copyright (c) 2025 Ahmad Rifqi Karim, Tjitjik Rahaju https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN KESELAMATAN KERJA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA
Berdasarkan hasil peneliitian diatas, makaldapat diambil kesimpulan sebagaiberikut. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja telah membawa perubahan substansial dalam perlindungan keselamatan kerja di Indonesia dibandingkan dengan peraturan sebelumnya. UU ini memperkenalkan standar Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang lebih ketat dan komprehensif. Hal ini termasuk penerapan protokol keselamatan yang lebih maju dan pemanfaatan teknologi digital untuk memantau dan memastikan kepatuhan. Pengawasan juga diperkuat dengan wewenang yang lebih luas bagi otoritas untuk melakukan inspeksi dan menerapkan sanksi terhadap pelanggar. Penambahan fitur digital dalam pengawasan memberikan efisiensi dan akurasi yang lebih tinggi dalam penegakan peraturan. Selain itu, UU ini mengatur prosedur keselamatan yang lebih jelas, termasuk kewajiban perusahaan dalam melaporkan dan menangani kecelakaan kerja serta keadaan darurat. Perubahan ini diharapkan dapat meningkatkan standar keselamatan kerja secara keseluruhan, memastikan bahwa setiap pekerja beroperasi dalam lingkungan yang lebih aman dan terlindungi. Perubahan yang diperkenalkan oleh UU Nomor 2 Tahun 2022 memiliki dampak signifikan terhadap hak-hak pekerja, terutama dalam hal kompensasi dan ganti rugi apabila terjadi kecelakaan kerja. UU ini mengatur skema kompensasi dan ganti rugi dengan lebih jelas dan adil, memastikan bahwa pekerja yang mengalami kecelakaan mendapatkan hak mereka secara lebih cepat dan transparan. Prosedur klaim yang diatur dalam undang-undang ini bertujuan untuk mengurangi birokrasi dan mempercepat proses pengajuan klaim. Perlindungan hak-hak pekerja juga diperbaiki melalui mekanisme pelaporan dan penanganan pelanggaran keselamatan kerja yang lebih baik. Namun, tantangan tetap ada dalam hal implementasi, terutama dalam adopsi teknologi, pengawasan yang konsisten, dan perlindungan bagi pekerja informal. Sementara regulasi ini memberikan perlindungan yang lebih baik, efektivitasnya tergantung pada implementasi yang tepat dan kesadaran yang meningkat di antara semua pihak terkait.
Copyright (c) 2025 Fernando Abryiustiano Pratama, M. Sifa Fauzi Yulianis , Samuji Samuji https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
TANGGUNG GUGAT TERKAIT PENGGUNAAN LAHAN PERKEBUNAN TIDAK SESUAI PERIZINANNYA BERDASARKAN UU POKOK AGRARIA
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum mengenai surat pesanan pembelian rumah dalam praktik jual beli perumahan, serta bentuk tanggung gugat atas penggunaan lahan perkebunan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian dilakukan dalam dua tahap, yakni untuk menemukan norma hukum obyektif dan hak serta kewajiban hukum subjektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pemberian Hak Guna Usaha (HGU) diatur dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 1988, serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Undang-undang ini mewajibkan pelaku usaha mengalokasikan 20% lahan untuk kebun masyarakat. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat menimbulkan tanggung gugat hukum, baik secara perdata berupa ganti rugi, maupun melalui pembatalan sertifikat HGU dalam ranah tata usaha negara.
Copyright (c) 2025 Jogi Sumara Habeahan, Muhammad Bangsu, Suwito https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
KEKUATAN MENGIKAT PERJANJIAN DI ERA DIGITAL: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP VALIDITAS KONTRAK ELEKTRONIK
Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam praktik perjanjian atau kontrak. Kontrak elektronik, sebagai bentuk modern dari perjanjian, telah menjadi alternatif yang efisien dan praktis dalam mendukung transaksi di era digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan mengikat kontrak elektronik dalam perspektif hukum perdata Indonesia serta menilai keabsahannya berdasarkan ketentuan dalam KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrak elektronik memiliki kekuatan mengikat yang sama dengan kontrak konvensional selama memenuhi empat syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Pengakuan hukum terhadap bentuk perjanjian digital, termasuk klik-agreement dan tanda tangan elektronik, diperkuat oleh ketentuan dalam UU ITE, khususnya dalam hal keabsahan dan pembuktian hukum. Kontrak elektronik juga dapat dijadikan alat bukti yang sah di pengadilan, sejauh dapat dibuktikan adanya kesepakatan para pihak dan kejelasan objek perjanjian.Dengan demikian, kontrak elektronik tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga merupakan inovasi hukum yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dalam transaksi modern yang berbasis teknologi digital.
Copyright (c) 2025 Fadiyah Ilham https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
MEKANISME PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN AGRESI MILITER DALAM HUKUM PIDANA INTERNASIONAL
Tulisan ini membahas problematika penegakan hukum internasional dalam konteks pencegahan agresi militer. Meskipun telah dibentuk berbagai instrumen hukum internasional seperti konvensi, resolusi, dan lembaga peradilan internasional, implementasinya sering kali tumpang tindih dan tidak konsisten. Penegakan hukum cenderung disederhanakan dengan mempersonalisasi kejahatan pada individu seperti kepala negara, tanpa mempertimbangkan kompleksitas struktur kebijakan yang melibatkan banyak aktor. Lebih jauh, penegakan hukum internasional juga kerap tunduk pada konfigurasi kekuatan global, di mana negara-negara adidaya mampu menghindar dari pertanggungjawaban hukum melalui kekuasaan politik dan militer. Namun, dengan munculnya kekuatan-kekuatan baru di tatanan global (emerging powers), muncul harapan akan terciptanya sistem internasional yang lebih seimbang, di mana supremasi hukum dapat ditegakkan secara adil dan konsisten untuk mencegah agresi militer di masa depan.
Copyright (c) 2025 Fahri Husaeni, Mas Putra Zenno Januarsyah https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP LEGALITAS STATUS HARTA BERSAMA DALAM POLIGAMI SECARA SIRI DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR 92/Pdt.G/2020/PTA.Mtr
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas status harta bersama dalam perkawinan poligami secara siri berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nomor 92/Pdt.G/2020/PTA.Mtr. Fokus penelitian mencakup dua aspek utama: (1) ratio decidendi dalam perkawinan poligami dengan status istri kedua siri, dan (2) perlindungan hukum bagi istri kedua siri atas harta dalam perkawinan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan siri, meskipun sah secara agama, tidak diakui secara hukum positif Indonesia, sehingga harta yang diperoleh selama perkawinan siri tidak termasuk dalam harta bersama. Perlindungan hukum bagi istri kedua siri juga sangat terbatas karena ketiadaan bukti perkawinan yang sah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan reformasi hukum untuk memberikan kepastian dan perlindungan yang lebih baik bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan siri, khususnya dalam hal pembagian harta.
Copyright (c) 2025 Sunu Jati Pamungkas, Rommy Hardiansyah, Mirza Elmy Safira https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI PERKARA MEREK DI MAHKAMAH AGUNG DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM
Upaya hukum PK dalam perkara merek dalam Pasal 87 UU No 20 Tahun 2016, Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 85 ayat (8) hanya dapat diajukan kasasi. Sedangkan Pasal 89 terhadap putusan Pengadilan Niaga yang telah berkekuatan hukum tetap dapat diajukan peninjauan kembali. Permasalahan apakah upaya hukum peninjauan kembali dalam perkara merek di Pengadilan Niaga sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan bagaimanakah perkara peninjauan kembali dalam perkara merek dihubungkan dengan asas kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode penulisan normatif, sifat penelitian deskriptif, jenis data menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan (library research), analisis data secara kualitatif, serta pengambilan kesimpulan dengan logika deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemeriksaan peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung menggunakan Pasal 67 dan Pasal 69-Pasal 71 bertentangan dengan asas lex spesialis lex specialis derogat legi generali dan asas lex posterior derogat legi priori selain itu juga dalam UU Mahkamah Agung bertentangan dengan Kepastian Hukum dan Pasal 2 ayat (4) UU Kehakiman. Dalam praktik penyelesaian perkara di Pengadilan Niaga telah menimbulkan ketidakpastian hukum yaitu dengan adanya pihak-pihak yang mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dan kemudian oleh Mahkamah Agung dikabulkan, hal ini akan menimbulkan penyelesaian perkara secara berlarut-larut dengan biaya yang tidak ringan.
Copyright (c) 2025 Asep Iwan Iriawan https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
HUBUNGAN DUKUNGAN SOSIAL DAN KEJENUHAN BELAJAR TERHADAP PROKASTINASI AKADEMIK DI SMP KHA.THOHIR TUMPANG
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dukungan sosial dan kejenuhan belajar terhadap prokrastinasi akademik siswa SMP. Penelitian dilakukan pada siswa kelas VII dan VIII SMP KH.A Thohir Tumpang dengan jumlah sampel 111 siswa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode korelasional. Instrumen penelitian berupa kuesioner tertutup yang mengukur tiga variabel: dukungan sosial, kejenuhan belajar, dan prokrastinasi akademik. Hasil uji validitas dan reliabilitas menunjukkan bahwa semua instrumen valid dan reliabel. Analisis data menunjukkan adanya hubungan negatif signifikan antara dukungan sosial dengan prokrastinasi akademik, serta hubungan positif signifikan antara kejenuhan belajar dengan prokrastinasi akademik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan dukungan sosial dapat menurunkan tingkat prokrastinasi akademik, sedangkan kejenuhan belajar yang tinggi cenderung meningkatkan prokrastinasi akademik siswa.
Copyright (c) 2025 Kukuh Oktoda Basuki, Laily Tiarani Soejanto , Imam Ariffudin https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PERAN LITERASI DIGITAL DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN PENELUSURAN INFORMASI MAHASISWA
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran literasi digital dalam meningkatkan kemampuan penelusuran informasi mahasiswa. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui penelaahan berbagai sumber pustaka seperti buku, jurnal nasional dan internasional, artikel ilmiah, prosiding seminar, serta laporan penelitian terdahulu yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa literasi digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan teknis dalam menggunakan perangkat teknologi, tetapi juga meliputi keterampilan mahasiswa dalam mengakses, menganalisis, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi secara kritis dan bijak. Mahasiswa dengan literasi digital yang baik mampu menavigasi berbagai sumber informasi secara efektif, berpikir kritis, dan memecahkan masalah secara kreatif, sehingga mendukung keberhasilan akademik dan kesiapan mereka menghadapi tantangan di era digital. Oleh karena itu, penguatan literasi digital menjadi hal penting dalam pendidikan tinggi agar mahasiswa tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu memanfaatkan informasi untuk mendukung proses pembelajaran dan pengembangan profesional mereka.
Copyright (c) 2025 Rohmaniyah Rohmaniyah, Leni Marlina https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
KONSEP PUTUSAN HAKIM YANG BERKEADILAN DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA
Kekuasaan kehakiman di Indonesia seharusnya merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Namun, pada kenyataannya seringkali menimbulkan pertanyaan kritis: sejauh mana independensi hakim benar-benar terwujud ketika keputusan yang dijatuhkan tidak mencerminkan keadilan substantif? Faktor-faktor seperti intervensi pihak tertentu, tekanan politik, atau kelemahan sistem internal hukum berpotensi menjadi penyebab kegagalan dalam hukuman pidana, yang pada akhirnya dapat merugikan kepentingan publik. Permasalahan ini menggarisbawahi urgensi untuk memahami dan mengkaji konsep hukuman hakim yang berkeadilan dalam konteks penegakan hukum pidana di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif untuk mengkaji perbedaan putusan pengadilan, khususnya mengenai pelanggaran hak asasi manusia, dengan menganalisis undang-undang, putusan pengadilan, dan doktrin hukum yang relevan. Metode ini memungkinkan penelitian mendalam terhadap landasan teoritis dan praktik yudisial dalam mencapai kesimpulan yang adil. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan panitera Mahkamah Agung, perkembangan konsep hakim dalam memutuskan perkara telah mengalami perubahan yang cukup signifikan, terutama dalam kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU). Ditemukan bahwa faktor subyektif dan obyektif menjadi penyebab utama terjadinya disparitas putusan. Faktor-faktor tersebut meliputi latar belakang hakim, pemahaman terhadap hukum, dan independensi dalam menjatuhkan putusan. Sementara itu, faktor tujuan berkaitan dengan tekanan politik, tekanan publik, serta adanya celah dalam peraturan hukum yang memungkinkan terjadinya perbedaan hasil yang signifikan. Penelitian ini menekankan pentingnya integritas dan independensi hakim serta perbaikan sistem hukum untuk mewujudkan putusan yang benar-benar berkeadilan di Indonesia.
Copyright (c) 2025 Rusli Warnangan, Didik Suhariyanto, Ismail https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
IMPLEMENTASI PASAL 31 PERATURAN DAERAH BONE BOLANGO NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Pasal 31 Peraturan Daerah Bone Bolango Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Studi Kasus Desa Pancuran Kecamatan Suwawa Selatan. Serta kendala yang di hadapi oleh Badan permusyawaratan Desa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif-empiris (applied normative law) adalah penelitian tentang pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normative (kodifikasi, undang-undang atau kontra) secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukan implementasi pasal 31 Peraturan Daerah Bone Bolango Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa pancuran belum maksimal di laksanakan. terdapat kelemahan dalam dalam membahas menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi, pengawasan kinerja yang dilakukan oleh BPD Pancuran. Kurangnya pemahaman anggota BPD terhadap fungsinya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 4 tahun 2017, bahwa fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa, menampung aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa fungsi dalam pembuatan regulasi lebih terlaksana dan terealisasi, berbeda dengan fungsi dalam menampung aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa yang belum maksimal dalam pelaksanaannya dikarenakan kurangnya pemahaman anggota BPD terhadap tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan yang berlaku. Kendala yang di hadapi dalam menjalankan fungsinya diakibatkan oleh beberapa faktor, diantaranya : (a) faktor sumber daya manusia anggota BPD yang kurang memahami fungsi BPD berdasarkan peraturan yang berlaku, (b) faktor tidak adanya sosisalisasi dari pemerintah terkait dengan fungsi BPD Pancuran, (c) Faktor kantor atau sekretariat permanen yang menjadi roh pergerakan BPD Pancuran dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 4 tahun 2017 tentang BPD khususnya Pasal 31.
Copyright (c) 2025 Abdul Madjid Podungge, Heriyanto https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
ANALISIS PELINDUNGAN DATA KONSUMEN PADA TRANSAKSI DIGITAL E-COMMERCE DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI NOMOR 27 TAHUN 2022
Perkembangan pesat teknologi informasi telah mendorong transformasi sistem perdagangan melalui platform digital (e-commerce), namun turut meningkatkan risiko penyalahgunaan data pribadi konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk pelindungan hukum terhadap data pribadi konsumen dalam transaksi e-commerce berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Rumusan masalah yang diangkat mencakup bagaimana hak-hak subjek data pribadi dilindungi, serta sejauh mana tanggung jawab hukum pelaku usaha digital terhadap kebocoran data. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Analisis dilakukan terhadap ketentuan UU PDP yang mengatur prinsip pelindungan data, kewajiban pengendali dan prosesor data, serta skema pertanggungjawaban hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU PDP telah memberikan dasar hukum yang cukup kuat bagi pelindungan konsumen dalam ranah digital, termasuk hak untuk mendapatkan informasi, memberikan persetujuan, dan menuntut ganti rugi. Namun, implementasi peraturan masih menghadapi tantangan, seperti minimnya pemahaman pelaku usaha terhadap prinsip-prinsip pelindungan data dan lemahnya mekanisme pengawasan. Kesimpulannya, pelindungan data konsumen dalam e-commerce sangat bergantung pada efektivitas penegakan hukum dan kepatuhan pelaku usaha terhadap UU PDP. Disarankan adanya sosialisasi hukum secara berkelanjutan, pembentukan otoritas pengawas yang independen, serta integrasi standar teknis pelindungan data bagi penyelenggara sistem elektronik.
Copyright (c) 2025 Anastasya Callula Caltha, Sidi Ahyar Wiraguna https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
KEAMANAN DATA PRIBADI DI BANK: ANALISIS KEBOCORAN DATA PADA SISTEM PERBANKAN INDONESIA
Sektor perbankan berperan krusial sebagai pengendali data pribadi nasabah di era digital, namun dihadapkan pada meningkatnya risiko kebocoran data seiring digitalisasi layanan. Insiden kebocoran data pada Bank Indonesia dan Bank Syariah Indonesia menyoroti urgensi penguatan keamanan data. Penelitian ini bertujuan menganalisis sistem keamanan yang diterapkan perbankan di Indonesia dalam konteks Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), serta mengkaji mekanisme pertanggungjawaban hukum apabila terjadi kebocoran data nasabah. Rumusan masalah difokuskan pada bagaimana sistem keamanan perbankan diimplementasikan sesuai Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dan bagaimana mekanisme pertanggungjawaban hukumnya. Landasan teori utama adalah Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dan konsep perlindungan data pribadi. Metode analisis yang digunakan adalah yuridis normatif dengan mengkaji regulasi dan kasus yang relevan. Pembahasan akan mengevaluasi efektivitas sistem keamanan perbankan saat ini dan kerangka pertanggungjawaban hukum berdasarkan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Kesimpulan dari analisis ini menekankan pentingnya implementasi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi yang komprehensif dan mekanisme pertanggungjawaban yang tegas di sektor perbankan. Disarankan adanya perbaikan berkelanjutan pada infrastruktur keamanan siber dan peningkatan kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data untuk memulihkan serta menjaga kepercayaan masyarakat.
Copyright (c) 2025 Albert Hadi Putra, Sidi Ahyar Wiraguna https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI PENGGUNA APLIKASI KENCAN ONLINE STUDI TERHADAP KEBIJAKAN PRIVASI DAN PRAKTIKNYA
Perkembangan teknologi digital telah mendorong popularitas aplikasi kencan online seperti Tinder, Bumble, Tantan, dan Omi, khususnya di kalangan generasi milenial dan Z. Meskipun memberikan kemudahan dalam mencari pasangan, aplikasi ini menimbulkan tantangan serius terkait privasi dan keamanan data pribadi pengguna. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum data pribadi pengguna aplikasi kencan online melalui kajian kebijakan privasi dan praktik implementasinya di Indonesia.Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan hukum normatif yang berfokus pada analisis perlindungan hukum data pribadi. Data primer meliputi peraturan perundang-undangan terkait perlindungan data pribadi dan kebijakan privasi aplikasi kencan populer, sementara data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah dan publikasi resmi lembaga pengawas. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan content analysis, dengan analisis gap untuk mengidentifikasi kesenjangan antara ketentuan hukum dan praktik aktual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum perlindungan data pribadi melalui UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, dan Permen Kominfo No. 20 Tahun 2016, implementasinya masih menghadapi tantangan signifikan. Pengguna aplikasi kencan rentan menjadi korban berbagai kejahatan siber seperti catfishing, love scam, pencurian identitas, dan pelecehan verbal. Kasus kebocoran data pada aplikasi seperti Tinder, OkCupid, dan Grindr menunjukkan lemahnya sistem keamanan data pribadi. Praktik penggunaan identitas palsu dan akun alter memperburuk situasi keamanan pengguna.Efektivitas perlindungan masih terhambat oleh dua faktor utama: rendahnya kesadaran pengguna terhadap pentingnya perlindungan data pribadi (meskipun 93,5% pengguna internet aktif di media sosial) dan belum optimalnya penegakan hukum. Pembentukan Badan Pengawas Perlindungan Data Pribadi (BPDP) masih dalam tahap awal implementasi, sementara proses hukum terhadap pelanggar seringkali lambat dan kurang memberikan efek jera.Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum data pribadi pengguna aplikasi kencan online memerlukan pendekatan komprehensif melalui harmonisasi regulasi digital, penguatan mekanisme penegakan hukum, dan peningkatan tanggung jawab platform. Diperlukan kolaborasi aktif antara pemerintah, penyedia layanan digital, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem aplikasi kencan online yang aman dan berorientasi pada perlindungan hak fundamental pengguna.
Copyright (c) 2025 Angela Maranatha Sibarani, Sidi Ahyar Wiraguna https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
KAJIAN HUKUM ACARA PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2 TAHUN 2021
Pengujian formil undang-undang di Mahkamah Konstitusi merupakan instrumen penting dalam menjaga kemurnian proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional. Seiring perkembangan dinamika ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi menerbitkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 sebagai pembaruan hukum acara yang secara spesifik mengatur tata cara pengajuan, pemeriksaan, dan pengambilan putusan dalam pengujian formil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis dari berlakunya PMK tersebut terhadap efektivitas perlindungan hak konstitusional warga negara, serta mengkaji sejauh mana ketentuan baru tersebut memberikan kepastian dan keadilan hukum dalam proses beracara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa PMK Nomor 2 Tahun 2021 telah mempertegas prosedur administratif dan substansial dalam pemeriksaan permohonan, termasuk penguatan peran legal standing, perluasan alat bukti, dan batasan waktu pengajuan. Namun demikian, masih terdapat celah interpretasi yang dapat menimbulkan multitafsir di antara hakim konstitusi, khususnya terkait penilaian formalitas prosedur legislasi. Oleh karena itu, perlu adanya penyempurnaan norma dan sinkronisasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Kajian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas hakim dalam menilai pengujian formil serta penguatan transparansi prosedural agar nilai-nilai konstitusional dapat ditegakkan secara utuh dalam sistem hukum Indonesia.
Copyright (c) 2025 Muhammad Affan Kashogi, Sidi Ahyar Wiraguna https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) OLEH KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN
Dalam ruang lingkup agraria, tanah merupakan bagian dari bumi, yang disebut permukaan bumi. Tanah yang dimaksudkan bukan mengatur tanah dalam segala aspeknya, melainkan hanya mengatur salah satu aspeknya, yaitu tanah dalam pengertian yuridis yang disebut hak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Sumberharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman dan apa saja hambatan atau kendala dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Sumberharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap merupakan salah satu program yang diselenggarakan oleh Pemerintah untuk membantu masyarakat memperoleh sertifikat tanah. Desa Sumberharjo merupakan salah satu Desa di Kabupaten Sleman yang mengikuti kegiatan PTSL untuk membantu masyarakat yang mayoritas belum mendaftarkan tanahnya di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman. Jenis penelitian ini masuk ke dalam penelitian empiris, kemudian dalam metode pendekatan penelitian menggunakan 2 (dua) metode yaitu pendekatan normatif dan pendekatan empiris dimana penelitian dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Sumber data penelitian ini berupa data sekunder dan data primer serta penelitian ini diperkuat dengan adanya pendapat narasumber dan dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini menunjukan bahwa kegiatan Pelaksanaan Pendaftaran Sistematis Lengkap di Desa Sumberharjo sudah terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat pada saat penyerahan sertifikat yang dapat diserahkan sebanyak 5524 bidang tanah. Walaupun belum 100% diserahkan karena masih terdapat kekurangan pada data yuridis dari peserta PTSL serta kegiatan ini hanya berlangsung sekitar 8 bulan yang seharusnya kegiatan PTSL berlangsung selama 1 tahun.
Copyright (c) 2025 Salsabilla Paramesti https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
IMPLIKASI INDEPENDENSI PUTUSAN NOMOR 50 P/HUM/2018 TERHADAP PASAL 2 AYAT 2 HURUF J PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 62 TAHUN 2016 DAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 25 TAHUN 2017 TENTANG UJIAN PENGANGKATAN NOTARIS
Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/HUM/2018 terhadap Pasal 2 ayat 2 huruf j Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 62 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Ujian Pengangkatan Notaris, menegaskan bahwa Profesi Notaris tidak boleh di intervensi dalam hal ikut sertanya Pemerintah menentukan syarat berkas pelantikan Notaris. Penulis dalam hal ini bertujuan mengkaji dan meneliti tentang Implikasi Independensi Putusan Nomor 50 P/HUM/2018 Terhadap Pasal 2 ayat 2 Huruf j Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 62 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Ujian Pengangkatan Notaris. Rumusan masalah dalam penelitian ini terdiri dari 1). Bagamainakah implikasi atas judicial review terhadap pengangkatan Jabatan Notaris pasca Putusan Nomor 50/P/HUM/2018?. 2). Bagaimanakah problematika pertimbangan hakim atas pembatalan Pasal 2 ayat (2) huruf j Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan Peraturan Perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Berdasarkan uraian pembahasan diatas maka dapatlah disimpulkan sebagai berikut: 1). implikasi atas judicial review terhadap pengangkatan Jabatan Notaris pasca Putusan Nomor 50/P/HUM/2018, memiliki dua implikasi: Pertama, menegaskan adanya pembatasan intervensi pada proses seleksi Notaris agar Kemenkumham selaku kekuasaan eksekutif untuk tidak mencampuri seleksi Notaris. Kedua, Pemerintah hanyalah selaku administrator yang akan memverifikasi keabsahan dokumen administratif, tapi penentu syarat ada pada UUJN. 2). problematika pertimbangan hakim atas pembatalan Pasal 2 ayat (2) huruf j PERMENKUMHAM Nomor 62 Tahun 2016 dan PERMENKUMHAM Nomor 25 Tahun 2017, yakni terletak pada cara menafsirkan hukum yang terlalu positivistik.
Copyright (c) 2025 Nisa Rahma Napisa https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PIDANA PERDAGANGAN ORANG SEBAGAI PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA
Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang kompleks, sistemik, dan melibatkan jaringan lintas negara. Kejahatan ini tidak hanya merugikan korban secara fisik dan psikis, tetapi juga merendahkan martabat kemanusiaan. Penanggulangan TPPO di Indonesia dilakukan melalui pendekatan hukum pidana khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran hukum pidana khusus dalam menangani TPPO serta mengidentifikasi tantangan dan solusi dalam implementasinya sebagai bagian dari penegakan hak asasi manusia. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum pidana khusus berperan penting dalam memberikan dasar hukum yang lebih spesifik, sanksi yang lebih berat, serta perlindungan terhadap korban. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan aparat penegak hukum, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta kurangnya pemulihan terhadap korban. Oleh karena itu, penguatan sistem hukum, pelatihan aparat, serta pendekatan yang berorientasi pada korban menjadi langkah penting dalam optimalisasi peran hukum pidana khusus dalam penanggulangan TPPO di Indonesia.
Copyright (c) 2025 Rahma Berza Suspi, Citra Anjelika Putri , Novia Dwi Rahmadani , Novera Fitriani, Stevri Iskandar https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PERAN PEMERINTAH DALAM PENEGAKAN HUKUM PERTANAHAN DALAM MENGATASI DINAMIKA KONFLIK AGRARIA
Artikel ini mengkaji peran negara dalam menangani permasalahan agraria di Indonesia, yang krusial untuk meningkatkan kesejahteraan publik dan mewujudkan keadilan sosial. Melalui analisis kebijakan agraria dan studi kasus di beberapa daerah, penelitian ini mengidentifikasi tantangan dan solusi yang dihadapi dalam upaya konservasi lahan. Studi ini menemukan bahwa peran pemerintah sangat vital dalam menciptakan kebijakan yang efektif dan dapat diimplementasikan, namun menghadapi berbagai kendala seperti birokrasi yang kompleks, korupsi, dan kurangnya koordinasi antarlembaga. Lebih lanjut, partisipasi masyarakat dalam proses konservasi lahan terbukti berpengaruh signifikan terhadap efektivitas kebijakan yang diimplementasikan. Artikel ini menyarankan perlunya peningkatan koordinasi lintas sektor dan pemberdayaan masyarakat untuk mencapai solusi agraria yang berkelanjutan dan berkeadilan.
Copyright (c) 2025 Jesica Yuliana Silaen, Andhyka Muchtar https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITOR TERHADAP HILANGNYA SERTIFIKAT HAK MILIK YANG MENJADI OBJEK AGUNAN HAK TANGGUNGAN
Dalam permasalahan yang terjadi terkait utang piutang debitor dengan kreditor dengan jaminan sertifikat hak atas tanah milik debitor, hal ini menimbulkan kerugian terhadap debitor yaitu hilangnya sertifikat tanah sebagai objek jaminan yang dikuasai kreditor. Dalam penelitian ini dapat dianalisis mengenai keabsahan penguasaan sertifikat hak milik atas objek hak tanggungan oleh Bank BRI, tanggungjawab Bank BRI atas hilangnya sertifikat hak milik tersebut dan mengenai perlindungan hukum debitor atas hilangnya sertifikat hak milik yang menjadi objek jaminan hak tanggungan ini. Penelitian ini merupakan penelitian Normatif yaitu penelitian yang mengarah pada norma-norma hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur. Metode pendekatan yang dipakai ialah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. dari hasil penelitian tersebut memuat hasil mengenai keabsahan penguasaan sertifikat hak atas tanah milik debitor kepada kreditor adalah sah, hal ini berdasarkan kesepakatan para pihak atas perjanjian kredit serta isi dari APHT. Tanggungjawab bank terhadap sertifikat hak milik debitor yang hilang bahwa bank bertanggung jawab atas kehilangan tersebut, dengan cara memohonkan sertifikat pengganti di Kantor Pertanahan. Perlindungan hukum terhadap debitor atas hilangnya sertifikat hak atas tanah tersebut yaitu dengan menuntut ganti rugi untuk pengembalian sertifikat pengganti atau dengan melakukan gugatan di Pengadilan Negeri secara perdata. Saran yang diperoleh ialah bahwa bank harus berhati-hati dalam menyimpan objek jaminan tersebut dan debitor selalu berhati-hati sebelum menandatangani isi perjanjian kredit.
Copyright (c) 2025 Qatrunnada Alvira Aszalty https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PEMAKZULAN KEPALA DAERAH DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA
Impeachment atau pemakzulan sebagai mekanisme akuntabilitas konstitusional terhadap pejabat publik, khususnya kepala daerah, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Secara terminologis, impeachment bukan hanya pemberhentian, melainkan proses dakwaan atau tuduhan atas pelanggaran hukum dan konstitusi. Apabila terbukti, dapat berujung pada pemberhentian dari jabatan. Di Indonesia, mekanisme ini diatur dalam UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (4) serta diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan landasan yuridis bagi pemberhentian kepala daerah apabila melanggar sumpah jabatan, melakukan tindak pidana berat, atau pengkhianatan terhadap negara. Mekanisme impeachment melibatkan DPRD sebagai pengusul, Presiden sebagai pengambil keputusan akhir, serta Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi untuk memberikan pertimbangan hukum, sehingga mencerminkan prinsip checks and balances yang penting dalam menjaga demokrasi dan negara hukum.
Copyright (c) 2025 Nanda Firdaus Puji Istiqomah, Roidatul Fikhriyah https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
KONSTRUKSI HUKUM DAN KONSEP IDEAL PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI ERA DIGITAL
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana pencucian uang dan merumuskan konsep ideal konstruksi hukum pembalikan beban pembuktian yang dapat mengoptimalkan penegakan hukum pencucian uang di era digital. Metode penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif dengan analisis perundang-undangan dan pendekatan kasus untuk menelaah implementasi mekanisme pembalikan beban pembuktian dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Sumber bahan hukum meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis dan preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi hukum pembalikan beban pembuktian merepresentasikan paradigma baru dalam sistem pembuktian pidana yang bertujuan mengoptimalkan penegakan hukum pencucian uang, namun implementasinya menghadapi paradoksi yuridis antara efektivitas penegakan hukum dengan perlindungan prinsip praduga tidak bersalah. Harmonisasi regulasi lintas sektor masih memerlukan penyempurnaan untuk menciptakan sistem penegakan yang holistik, sementara praktik peradilan menunjukkan inkonsistensi interpretasi yudisial. Era digital menghadirkan tantangan baru berupa perkembangan aset kripto yang memerlukan adaptasi komprehensif framework anti-money laundering. Penelitian ini menyimpulkan perlunya konsep ideal konstruksi hukum yang terbatas, terukur, dan terintegrasi dengan penguatan harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas teknis aparat penegak hukum, dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi digital untuk mengoptimalkan efektivitas penegakan hukum tanpa mengorbankan prinsip-prinsip fundamental hukum pidana.
Copyright (c) 2025 Folldy Wahyu Widiyanto https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
KEDUDUKAN HUKUM ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
Revolusi teknologi artificial intelligence (AI) telah menghadirkan transformasi mendasar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, namun posisi AI dalam sistem hukum pidana Indonesia masih menimbulkan ambiguitas normatif yang mendalam karena KUHP 2023 dan UU ITE belum memberikan kepastian hukum yang jelas mengenai status AI dalam konteks pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum AI dalam sistem hukum pidana Indonesia, mengkonstruksi model pertanggungjawaban pidana yang tepat untuk tindakan AI, dan mengevaluasi implikasi yuridis penetapan status hukum AI terhadap mekanisme penegakan hukum pidana. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui analisis deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa AI belum memperoleh pengakuan eksplisit sebagai subjek hukum pidana dan diperlakukan sebagai instrumen yang dioperasikan oleh subjek hukum manusia atau korporasi, sehingga konstruksi pertanggungjawaban pidana dapat dibangun melalui model vicarious liability, strict liability, dan pertanggungjawaban berlapis dalam ekosistem AI. Penetapan status hukum AI menuntut transformasi fundamental sistem peradilan pidana yang mencakup forensik algoritmik dan harmonisasi dengan sistem hukum internasional. Reformasi hukum pidana Indonesia memerlukan pembentukan lex specialis tentang AI dan penguatan kapasitas penegak hukum dalam memahami teknologi digital.
Copyright (c) 2025 David Pratama Haryoko Putra https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PEMIDANAAN KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS DENGAN KORBAN MENINGGAL BERDASARKAN PERSPEKTIF KEADILAN
Penelitian ini bertujuan mengetahui landasan hukum pertanggungjawaban pidana terhadap pengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dan menganalisis apakah pertimbangan Hakim dalam putusan pemidanaan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 164 K/Pid/2024 terhadap kelalaian pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan meninggal dunia sudah sesuai dengan perspektif keadilan. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa landasan hukum pertanggungjawaban pidana terhadap pengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas diatur dalam Pasal 310 UU LLAJ. Bentuk pemidanaan dalam Pasal 310 UU LLAJ adalah pidana penjara dan/atau pidana denda. Dalam kasus yang diteliti, Terdakwa atas kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan dengan korban meninggal dunia, sehingga unsur-unsur dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu dalam Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ telah terpenuhi. Majelis Hakim telah melakukan penerapan asas keadilan sebagai tujuan hukum, dimana dalam kasus yang diteliti Terdakwa telah mempertimbangkan hal yang meringankan yaitu Terdakwa memberikan santunan kepada keluarga korban dan telah ada perdamaian antara Terdakwa dan keluarga korban. Sehingga meskipun hakim hanya menjatuhkan hukuman penjara selama lima bulan dan denda sebesar lima juta rupiah, subsider kurungan selama satu bulan kepada Terdakwa, tapi putusannya telah sesuai dengan perspektif keadilan.
Copyright (c) 2025 Ary Wicaksono https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
ANALISIS PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERANTARA JUAL BELI NARKOTIKA OLEH ANGGOTA POLRI
Tujuan penelitian ini adalah menganalisis apakah putusan pemidanaan terhadap tindak pidana perantara jual beli narkotika oleh anggota Polri dalam Putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Mkd sudah sesuai dengan UU Narkotika. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa dalam kasus yang diteliti, Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika. Terkait pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana perantara jual beli narkotika oleh anggota Polri pada Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Mkd adalah pidana penjara dan denda. Penulis kurang setuju terhadap pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, karena Majelis Hakim hanya menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun dan enam bulan dan denda sebesar satu milyar rupiah subsidair pidana penjara selama enam bulan. Putusan tersebut lebih rendah daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan dissenting opinion Hakim Anggota II yang memilih untuk menjatuhkan pidana selama lima tahun dan denda sebesar satu milyar rupiah subsidair pidana penjara selama tiga bulan. Putusan Hakim tersebut bertentangan dengan Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika yang mengatur ancaman pidana minimal khusus yaitu pidana lima tahun dan denda sebesar satu milyar rupiah.
Copyright (c) 2025 Sigit Prasetyo https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERKAIT PEMBATALAN PUTUSAN LEPAS PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA
Tujuan penelitian ini adalah menganalisis apakah pertimbangan Hakim Putusan Mahkamah Agung Nomor 4392 K/Pid.Sus/2025 terkait pembatalan putusan lepas pada tindak pidana narkotika dalam PN Salatiga Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Slt sudah memenuhi persepektif keadilan. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 4392 K/Pid.Sus/2025 atas fakta persidangan, bahwa Para Terdakwa saat melakukan perbuatannya memiliki mens rea atau niat jahat untuk menerima dan untuk menguasai Narkotika Golongan I jenis ganja dengan menambahkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) bersamaan dengan Noken (tas tali dari Papua) yang dipesan oleh para Terdakwa, karena diiming-imingi akan mendapatkan ganja. Bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk membatalkan Putusan PN Salatiga Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Slt, untuk kemudian mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan menghukum para Terdakwa pidana penjara selama tiga tahun serta denda sebesar satu miliar Rupiah subsidair tiga bulan penjara. Menurut penulis, Putusan Mahkamah Agung Nomor 4392 K/Pid.Sus/2025 sudah memenuhi persepektif keadilan. Saran untuk Hakim Tingkat Pertama, agar dalam memberikan putusan yang adil dalam perkara narkotika, diharapkan dapat mempertimbangkan means rea Terdakwa.
Copyright (c) 2025 Joni Utomo https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
IMPLIKASI HUKUM INDONESIA-EU COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (CEPA) TERHADAP PENYESUAIAN REGULASI PERDAGANGAN NASIONAL DALAM PEMENUHAN STANDAR LINGKUNGAN DAN KEBERLANJUTAN UNI EROPA
Berdasarkan uraian pembahasan mengenai Indonesia-EU CEPA, dapat disimpulkan bahwa perjanjian ini membawa implikasi hukum yang signifikan terhadap regulasi perdagangan nasional Indonesia, khususnya dalam penyesuaian dengan standar lingkungan dan keberlanjutan Uni Eropa. CEPA tidak hanya menjadi instrumen ekonomi, tetapi juga sarana harmonisasi hukum internasional dengan hukum nasional yang menuntut reformasi regulasi, penguatan mekanisme penegakan hukum, serta peningkatan standar keberlanjutan dalam sektor perdagangan dan industri strategis Indonesia. Dengan demikian, CEPA menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Indonesia untuk menjaga kedaulatan hukum dan kepentingan nasionalnya, sembari memastikan integrasi yang lebih erat dalam tatanan perdagangan global berbasis keberlanjutan.
Copyright (c) 2025 Yessa Milianty, Gunardi Lie https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
KASUS OBAT SIRUP PEMICU GGAPA TAHUN 2022 MENURUT PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
Kasus gagal ginjal akut progresif atipikal (GGAPA) pada anak-anak pada tahun 2022 menimbulkan dampak serius di Indonesia dengan lebih dari 200 korban jiwa. Investigasi pemerintah dan BPOM menunjukkan bahwa penyebab utama kasus ini adalah adanya cemaran dari Etilen Glikol/Dietilen Glikol (EG/DEG) dalam obat sirup yang diproduksi oleh PT Afi Farma dengan menggunakan bahan baku yang disuplai oleh CV Samudera Chemical. Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), kedua pihak tersebut terbukti melanggar ketentuan hukum. PT Afi Farma melanggar Pasal 4 tentang hak konsumen, Pasal 7 mengenai kewajiban pelaku usaha, serta Pasal 8 terkait larangan bagi pelaku usaha. CV Samudera Chemical selain melanggar ketentuan yang sama dengan PT Afi Farma juga terbukti melanggar ketentuan lain yaitu Pasal 9 UUPK karena memperdagangkan bahan baku dengan cara menipu melalui praktik pengoplosan. Meskipun kedua pihak telah melakukan pertanggungjawaban berupa ganti rugi, penarikan produk dari pasaran, dan dikenakan sanksi hukum, implementasinya belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip UUPK. Ganti rugi yang diberikan sangat jauh di bawah kerugian nyata yang dialami korban, tidak mencakup kerugian immateriil, serta pemberian ganti ruginya memakan waktu yang lama dan baru diperoleh setelah adanya gugatan class action. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip strict liability dalam UUPK belum berjalan efektif. Artikel ini menyimpulkan bahwa implementasi UUPK dalam kasus GGAPA masih belum optimal, sehingga diperlukan penguatan dalam penerapan prinsip strict liability, mekanisme kompensasi yang lebih adil dan cepat, serta perlindungan yang lebih menyeluruh bagi konsumen agar tujuan utama UUPK dalam melindugi konsumen benar-benar terwujud.
Copyright (c) 2025 Angelica Jovanka Sukarsaatmadja https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PERAN LEGAL OPINION DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM PERDATA: ANALISIS KEDUDUKAN DAN FUNGSINYA SEBAGAI SUMBER HUKUM
Legal opinion merupakan salah satu instrumen hukum yang semakin penting dalam penyelesaian masalah hukum di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan legal opinion sebagai sumber hukum dan fungsinya dalam penyelesaian sengketa hukum perdata. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa legal opinion memiliki kedudukan yang strategis sebagai bagian dari doktrin hukum yang dapat menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Dalam praktiknya, legal opinion berfungsi sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang efisien, ekonomis, dan dapat mencegah eskalasi konflik ke ranah litigasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa legal opinion perlu mendapat pengakuan yang lebih jelas dalam sistem hukum Indonesia agar dapat memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi masyarakat pencari keadilan.
Copyright (c) 2025 Wilma Silalahi, Atalla Mufid https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA DENGAN STATUS PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU PADA PT. KIMIA YASA DI KOTA SURABAYA
Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas perlindungan hukum preventif[1] dan represif bagi pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di PT. KIMIA YASA. Melalui metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis[2], studi kasus ini mengkaji kesenjangan antara regulasi (das sollen) dan implementasi di lapangan (das sein). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan preventif terhambat oleh praktik penempatan pekerja PKWT pada pekerjaan inti dan minimnya pemahaman pekerja. Sementara itu, perlindungan represif tidak berjalan efektif karena keengganan pekerja menempuh jalur hukum akibat posisi tawar yang lemah.
Copyright (c) 2025 Nadya Gita Dellarosa https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
KAJIAN YURIDIS TERHADAP PRAKTIK POLIGAMI SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DI INDONESIA
Praktik poligami dalam konteks hukum perkawinan di Indonesia menimbulkan perdebatan antara pelaksanaan hak suami dan perlindungan keadilan bagi istri. Meskipun diizinkan secara terbatas dalam hukum positif, poligami sering kali menjadi pemicu ketidakharmonisan rumah tangga dan berujung pada perceraian. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis praktik poligami sebagai alasan perceraian dari perspektif yuridis, serta meninjau bagaimana pengadilan agama menafsirkan prinsip keadilan dalam memutus perkara tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam memberikan ruang bagi poligami, implementasinya seringkali tidak memenuhi syarat substantif yang ditentukan, khususnya dalam hal keadilan bagi istri. Pengadilan cenderung mempertimbangkan aspek keadilan substantif sebagai dasar dikabulkannya gugatan cerai dari istri yang merasa dirugikan akibat poligami. Oleh karena itu, praktik poligami sebagai alasan perceraian dapat dibenarkan secara hukum apabila terbukti menimbulkan ketidakadilan dan pelanggaran terhadap hak-hak istri. Kajian ini menegaskan pentingnya penegakan prinsip keadilan dalam penyelesaian perkara keluarga, guna melindungi hak perempuan dalam institusi perkawinan.
Copyright (c) 2025 Elika Maulidia, Sidi Ahyar Wiraguna https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
SANKSI HUKUM TERHADAP ORANG TUA YANG TIDAK MEMATUHI PUTUSAN HAK ASUH ANAK
Putusan pengadilan mengenai hak asuh anak memiliki kekuatan hukum tetap dan wajib dipatuhi oleh kedua orang tua. Namun dalam praktik, banyak kasus menunjukkan bahwa putusan tersebut kerap diabaikan baik melalui penolakan menyerahkan anak, penghalangan hak kunjung, maupun tindakan membawa anak tanpa izin. Hal ini tidak hanya melemahkan otoritas peradilan, tetapi juga berpotensi melanggar prinsip kepentingan terbaik anak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Konvensi Hak Anak. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas penegakan sanksi hukum terhadap pelanggaran putusan hak asuh anak dalam kerangka hukum perdata Indonesia. Menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan metode analisis kualitatif, penelitian mengkaji data primer (peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan) dan data sekunder (literatur ilmiah, instrumen internasional). Hasil menunjukkan bahwa sistem hukum nasional belum mengatur sanksi yang tegas dan spesifik terhadap pelanggaran tersebut. Mekanisme eksekusi perdata tidak memadai, koordinasi antarlembaga lemah, dan penerapan sanksi seperti contempt of court masih insidental. Penelitian menyimpulkan bahwa diperlukan reformulasi normatif berupa pengaturan eksplisit mengenai sanksi administratif, perdata, dan pidana untuk memperkuat penegakan putusan hak asuh dan melindungi hak anak secara efektif.
Copyright (c) 2025 Hielda Rachmawati, Sidi Ahyar Wiraguna https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
KEBOCORAN DATA PERUSAHAAN OLEH MANTAN KARYAWAN: PERSPEKTIF PERLINDUNGAN RAHASIA DAGANG
Rahasia dagang termasuk di dalam Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Rahasia dagang dilindungi oleh Undang – Undang yaitu UU No.30 Tahun 2000. Pengertian Rahasia dagang dalam bidang industri yakni informasi teknologi dan / atau bisnis yang tidak diketahui publik, memiliki nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaan oleh pemiliknya. Contohnya meliputi formula, proses produksi, metode penjualan, atau data pelanggan yang memberikan keunggulan kompetitif. UU ini memberikan hak kepada pemiliknya untuk menggunakan sendiri, memberikan lisensi, atau melarang pihak lain untuk menggunakan atau mengungkapkan informasi rahasia tersebut untuk kepentingan komersial. Secara yuridis pelanggaran dapat dituntut perdata dan diproses secara pidana berdasarkan UU no. 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang pasal 17 ayat (1) yakni penjara paling lama 2 (dua) tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 300.000.000 (Tiga ratus juta rupiah). Salah satu contoh kasus yang kami bahas pada jurnal ini yakni kebocoran rahasia dagang racikan kopi oleh mantan karyawan bernama Hi Pin, Eks karyawan CV. Bintang Harapan. Kejadian bermula pada bulan November tahun 2009, Hi Pin mendatangi mess karyawan membujuk mereka pindah pabrik, dan mereka pindah ke pabrik Hi Pin dengan bendera CV. Tiga Berlian. Hi Pin menyuruh karyawan barunya untuk membuat sistem kerja sama dengan tempat lama. Seperti penggorengan, penggilingan, saringan, hingga pengemasan. Sehingga cita rasa yang didapat sama persis, baik aroma, dan cita rasanya. Terakhir, tujuan dari jurnal kami yakni menganalisa secara komprehensif hukum positif bagi perlindungan rahasia dagang dalam implementasi di lapangan, guna memperkuat sistem regulasi pemerintah yang sudah berjalan dalam delik aduan rahasia dagang.
Copyright (c) 2025 Fanny Wiratma Chandra, Cameron Santoso, Michael Charlie Tanuwijaya https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0